KUTAI KARTANEGARA – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, di Gedung Bappeda Kukar, Tenggarong, Senin (10/2/2025). Agenda ini dilaksanakan secara luring dan zoom meeting.
FKP RKPD ini dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono dan turut dihadiri Perwakilan Bappeda Provinsi Kaltim, jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, Akademisi, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Usaha.
Menyampaikan amanat Bupati Kukar Edi Damansyah, Sunggono menyebut pelaksanaan FKP merupakan bagian sebelum dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten dan Kecamatan.
“Tujuan dari acara Konsultasi Publik ini adalah untuk menjaring aspirasi dan harapan sebagai tahap awal terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kukar Tahun 2026,” ucapnya.
Kegiatan ini memiliki Tema Pembangunan tahun 2026 yakni “Penataan Kelembagaan Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan”. Lanjut Sunggono, prioritas pembangunan pada tahun 2026 yang akan dijalankan Pemkab Kukar meliputi delapan unsur yaitu; Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan, Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan Pendidikan, Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Kemudian Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif, Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik, Penguatan nilai-nilai tradisional serta warisan budaya melalui pendekatan pembelajaran pendidikan sejak dini, Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas, serta Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah.
“Penyusunan RKPD tahun 2026 diharapkan lebih adaptif, integratif dan mampu menjawab permasalahan serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat secara tepat dan strategis,” bener Sunggono.
Agar jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menampung aspirasi dari kegiatan ini, dia menghimbau nantinya ketika menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa sesuai dengan visi Bupati Kukar Edi Damansyah. Jajaran OPD diharapkan dapat menampung aspirasi dari kegiatan ini.
“Jangan sampai RPJMD yang disusun tidak sesuai dengan pidato dan amanat yang disampaikan oleh Bupati,” tegasnya. (fjr)
