KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) kembali melakukan penyegaran di jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Sebanyak 6 pejabat di lantik oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman pada Rabu (17/12/2025) pagi.
Dikutip dari siaran resmi, pelantikan dan pengambilan sumpah janji tersebut berdasarkan hasil asesmen oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) beberapa waktu lalu untuk mengisi kursi pimpinan di 6 Perangkat Daerah. Meliputi Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Sekretariat Dewan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bappeda, serta Disbun.
Dalam kesempatan itu juga dirangkai dengan pelantikan 4 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemkab Kutim yakni 3 Ahli Madya dan 1 Auditor Ahli Utama yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati nomor 800.1.3.3/465/BKPSDM-MUT Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatanpns Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.
Adapun pejabat yang akan mengisi posisi tersebut yakni dr Yuwana Kurniawati sebagai Kepala Dinkes, Januar Bayu Irawan Kepala Bappeda, Trisno menjabat sebagai Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian Sekretaris Dewan di amanah kan kepada Zaenudin, Arif Nurwahyuni akan mengisi posisi Kepala Dinas Perkebunan dan Tabrani menjabat Kepala Dinas PUPR.
Kata Bupati Ardiansyah, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Dalam kesempatan itu, dirinya juga menegaskan bahwa jabatan bukanlah sekadar kedudukan atau penghargaan, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saudara-saudara yang dilantik hari ini adalah orang- orang terpilih, yang dipercaya untuk mengemban tugas strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Pelantikan ini, sambung Ardiansyah, harus dimaknai sebagai awal dari pengabdian baru. Di mana saat tengah menghadapi tantangan besar meliputi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, perkembangan teknologi yang cepat, serta kebutuhan akan birokrasi yang adaptif dan responsif.
“Sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, saudara dituntut untuk mampu menjadi motor penggerak organisasi, membangun sinergi lintas sektor, serta memastikan kebijakan Kepala daerah berjalan efektif,” tegas Ardiansyah. (xl)
