Dari Soeharto hingga Marsinah, Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional untuk 10 Tokoh

Dari Soeharto hingga Marsinah, Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional untuk 10 Tokoh
Sepuluh tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional dari Prabowo Subianto. (kolase istimewa)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada sepuluh tokoh di momen Hari Pahlawan. Pemberian gelar pahlawan nasional ini diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025), yang diserahkan langsung Prabowo kepada para ahli waris.

Terdapat dua mantan Presiden Indonesia dari sepuluh nama Pahlawan Nasional tersebut. Mereka adalah Presiden ke-2 Soeharto yang dinilai sebagai Tokoh Jawa Tengah Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik, serta Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dinilai sebagai Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam.

Delapan nama lainnya meliputi tokoh buruh Marsinah  yang dinilai sebagai Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan, Mochtar Kusumaatmadja sebagai Tokoh Jawa Barat Bidang Perjuangan Hukum dan Politik, Hajjah Rahmah El Yunusiyyah sebagai Tokoh Sumatera Barat Bidang Perjuangan Pendidikan Islam.

Baca Juga  Pertanian PPU Perkuat Standar Produksi Pangan untuk IKN

Kemudian ada juga tokoh militer Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo sebagai Tokoh Jawa Tengah Bidang Perjuangan Bersenjata, Sultan Muhammad Salahuddin sebagai Tokoh NTB Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi, Syaikhona Muhammad Kholil sebagai Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Pendidikan Islam.

Lalu Tuan Rondahaim Saragih yang dinilai sebagai Tokoh Sumatera Utara Bidang Perjuangan Bersenjata dan Zainal Abidin Syah sebagai Tokoh Maluku Utara Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi.

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto sendiri sempat menuai prokontra dari masyarakat. Lantaran pemimpin Orde Baru itu dianggap memiliki rekam jejak yang buruk terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK), mengatakan penetapan itu adalah suatu kenyataan yang harus diterima oleh masyarakat. Pasalnya apabila sudah diresmikan oleh Presiden, hal tersebut bukan lagi pro-kontra. 

Baca Juga  Kecamatan Samboja Barat Jemput Bola Layani Pembuatan KTP-el

“Nah kita harus menerima itu suatu kenyataan bahwa mungkin saja Pak Harto mempunyai sedikit ada kekurangan, tetapi lebih banyak jasanya kepada negara ini,” terang JK.

Jusuf Kalla mengatakan Soeharto memang memiliki kekurangan, tetapi menurutnya tak ada manusia yang sempurna. JK mengungkit zaman kepemimpinan Soeharto, ketika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7–8%.

“Bahwa dia kekurangan ya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna? Kan tidak ada juga, tapi beliau telah membawa negeri ini lebih baik,” kata JK.

“Waktu zaman Soeharto pertumbuhan bisa sampai 7–8%. Sekarang setelah itu sulit dicapai. Jadi ini Pak Prabowo ingin mencapai, tapi kenyataannya sulit,” sambungnya.

JK juga mengomentari Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang diberi gelar pahlawan. Menurut dia, setiap pihak ada peran masing-masing untuk RI.

Baca Juga  Sekda Kukar Minta OPD Jalankan Program yang Berkaitan Masalah Stunting

“Iyalah, semua orang mempunyai peran. Jadi sama juga dalam agama, kalau Anda punya amal lebih banyak daripada dosa, ya Anda masuk surga. Ini sama juga, bahwa memang ada masalah, tapi lebih banyak sumbangannya kepada bangsa ini,” tandas JK. (xl)