SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda menolak keras adanya penyediaan alat kontrasepsi di sekolah. Hal ini berkaitan Kontroversi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan yang ditandatangani Presiden RI di sisa masa jabatannya.
Pasal 103 ayat 4 terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa serta remaja menjadi perdebatan banyak pihak. Banyak yang merasa khawatir adanya kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda.
Kepala Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin menanggapi PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Asli menyatakan ketidaksetujuannya terhadap langkah tersebut, dan menilai bahwa hal ini dapat mendorong perilaku yang tidak baik.
Asli juga menyebutkan, alat kontrasepsi di kalangan sekolah masih dianggap tabu, terkhusus di lingkungan pendidikan. Dia menegaskan pentingnya fokus pada pendidikan reproduksi yang tepat serta upaya pencegahan pernikahan dini.
“Masalah seksualitas dan reproduksi masih dianggap tabu di dunia pendidikan. Alangkah baiknya kita mengedukasi anak didik agar tidak menikah di usia dini, karena organ reproduksi mereka masih dalam tahap perkembangan,” ungkap Asli, Jumat (9/8/2024).
Lanjutnya, pernikahan pada usia dini juga dapat menimbulkan berbagai dampak pada kesehatan.
“Kemungkinan anak yang lahir pada ibu yang usia dini, akan ada berbagai masalah pada kesehatan,” ujarnya lagi.
Kendati belum menerima secara lengkap mengenai regulasi ini, Asli menuturkan kekhawatirannya terkait penyediaan alat kontrasepsi di sekolah dapat melegalkan perilaku yang tidak sesuai.
“Saya pribadi tidak setuju, karena menyediakan alat kontrasepsi di sekolah sama saja mendukung anak-anak untuk melakukan hal yang tidak baik. Ini seakan-akan memberikan izin bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang seharusnya belum mereka lakukan,” beber Asli.
Sebagai alternatif, Asli lebih mendukung adanya pemberian edukasi yang komprehensif serta dukungan kesehatan seperti pemberian vitamin A bagi anak-anak sekolah.
“Kami mendukung program siaga kependudukan dengan memberikan informasi yang benar, tetapi untuk pemberian alat kontrasepsi, lebih baik tidak. Baiknya kita lebih fokus pada kesehatan anak dengan pemberian vitamin A,” tutup Asli. (nta)
