SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur menyoroti ketimpangan kesejahteraan guru di tengah sorotan terhadap gaji tinggi di sekolah-sekolah unggulan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan nasib guru reguler di sekolah umum, khususnya terkait keterlambatan pembayaran insentif.
“Jangan sampai guru reguler yang sudah mengabdi bertahun-tahun justru tertunda-tunda insentifnya, sementara guru di sekolah elite mendapat fasilitas besar,” tegas Darlis, Sabtu (14/6).
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas informasi bahwa guru di Sekolah Terpadu Loa Bakung menerima gaji hingga Rp15 juta ditambah tunjangan Rp5 juta.
Meski tidak mempermasalahkan perbedaan kompensasi selama sesuai dengan beban kerja dan kualifikasi, Darlis menekankan pentingnya keadilan dalam kebijakan pendidikan.
Ia juga mengingatkan bahwa semangat pemerataan pendidikan tidak cukup diwujudkan melalui kurikulum atau fasilitas semata, tetapi juga melalui perlakuan yang adil terhadap seluruh tenaga pendidik. “Kalau tidak hati-hati, ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan guru,” tambahnya.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal isu kesejahteraan guru dan mendorong Dinas Pendidikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan para pendidik di semua lini. (adv/zu)
