SAMARINDA – Upaya meningkatkan kualitas layanan digital terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Salah satunya yaitu fokus dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Pemprov Kaltim terus fokus dalam penerapan SPBE di Kaltim, termasuk inovasi-inovasi yang telah diterapkan dalam pelayanan publik digital,” kata Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal dalam penilaian interviu untuk Evaluasi SPBE Nasional tahun 2024, Selasa (29/10/2024).
Tahapan penilaian interviu untuk Evaluasi SPBE Nasional tahun 2024 ini, kata dia, merupakan salah satu proses penting bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menerapkan sistem digitalisasi pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan.
Selain itu, tahapan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) ini dilaksanakan pula untuk mengukur implementasi berbagai aspek SPBE. Seperti tata kelola digital, infrastruktur teknologi, dan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.
“Semoga apa yang sudah kita semua lakukan mendapatkan hasil yang baik dan indeks SPBE Kaltim dapat meningkat, ” ujarnya.
Kata dia, evaluasi SPBE Nasional dilakukan setiap tahun oleh KemenPAN-RB untuk memastikan setiap instansi pemerintahan mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan digital yang baik. Penilaian ini juga mencakup pemeriksaan terhadap keamanan sistem informasi, kelengkapan infrastruktur, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
Menurut Faisal, Pemprov Kaltim telah melakukan sejumlah persiapan yang matang untuk menghadapi tahapan interviu ini. Meliputi peningkatan kapasitas infrastruktur IT, pelatihan SDM, serta memperkuat keamanan siber.
“Dari 47 indikator yang dinilai, hasil penilaian sementara menunjukkan angka yang cukup baik dalam peningkatan indeks Kaltim,” ungkapnya.
Diketahui, pada evaluasi tahun lalu Pemprov Kaltim mendapatkan hasil yang cukup positif. Di tahun ini Pemprov bertekad meningkatkan hasil tersebut. Penerapan SPBE yang baik tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.
“Sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” sebut Faisal.
Diketahui, dari hasil penilaian mandiri, Pemprov Kaltim meraih indeks SPBE sebesar 4,35. Sementara dari hasil penilaian sementara asesor pusat, Pemprov Kaltim meraih nilai indeks sebesar 3,28. Angka itu cukup meningkat signifikan dibandingkan nilai Indeks SPBE tahun 2023 yang sebesar 2,91
Hasil dari penilaian ini nantinya akan menjadi acuan bagi Pemprov Kaltim untuk menyempurnakan strategi penerapan SPBE dan merancang berbagai inovasi baru. Dengan peningkatan kualitas SPBE.
“Diharapkan pelayanan publik di Kaltim dapat makin baik, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital,” kata Faisal.
Tidak hanya fokus pada regulasi dan memantapkan implementasi SPBE, Kaltim pun terus fokus mengharmonikan akses informasi data melalui Satu Data dan Super App. Sebagai upaya digitalisasi daerah yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik dalam satu platform.
Selain itu, evaluasi SPBE ini juga memberikan kesempatan bagi Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SPBE, seperti keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil dan masalah keamanan data.
“Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem ini agar sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam membangun transformasi digital yang inklusif di seluruh Indonesia,” tegas Faisal.
Lebih lanjut, melalui partisipasi dalam evaluasi SPBE Nasional, Pemprov Kaltim berharap memperoleh hasil yang positif dan menjadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus mengoptimalkan tata kelola pemerintahan digital di daerah. Dan menjadikan Kaltim sebagai daerah yang siap menyongsong era transformasi digital nasional, mendukung pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan ramah teknologi. (xl/advdiskominfokaltim)
