KUTAI KARTANEGARA – Sejumlah fraksi di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mengevaluasi isu angka kemiskinan di yang masih tinggi, infrastruktur, hingga minimnya serapan APBD tahun ini. Hal ini dikonfirmasi Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid usai rapat paripurna penyampaian nota keuangan terhadap Raperda tentang perubahan APBD 2023, Senin (28/8/2023).
Diketahui, Perubahan APBD 2023 Kukar sebesar Rp11,8 triliun berdasarkan Rancangan Kebijakan Umum Anggara (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati beberapa waktu lalu.
“Sementara ini baru 36 persen yang terserap, padahal ini sudah akhir bulan depan. Pasti akan menumpuk dengan ditambahnya anggaran di Perubahan,” sebutnya.
Catatan dari fraksi ini, ditegaskan Rasid, harus menjadi perhatian kinerja bagi pemerintah. “Demi memacu kinerja para OPD untuk bisa maksimal penyerapan realisasi anggaran,” tegasnya.
Rasid menambahkan, APBD Perubahan 2023 akan segera disetujui dalam waktu dekat. Jika terlalu lama, dikhawatirkan penyerapan anggaran tidak maksimal. Mengingat Agustus akan segera berakhir.
“Setelah rapat banggar ini akan kami bahas, kalau memang tidak ada pembahasan urgen lagi dan mungkin akan kita tindak lanjuti dengan pengesahan APBD Perubahan,” tutupnya. (zu)
