KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mempelajari pengelolaan dan pengembangan komoditas kratom, Kamis (16/4/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Heri Rudiyono, bersama perwakilan DPRD Kaltara, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono di Kantor Bupati Kukar. Heri mengatakan, kunjungan ini bertujuan menjajaki peluang kerja sama antara kedua daerah, baik dalam skema pemerintah ke pemerintah (G2G) maupun bisnis ke bisnis (B2B).
“Kami ingin melihat potensi kerja sama dengan Kukar, agar komoditas kratom bisa menjadi peluang usaha baru bagi petani di Kaltara,” ujarnya.
Heri menyebut, Kukar dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai memiliki pengalaman lebih dalam pengelolaan kratom. Selain faktor kedekatan geografis, Kaltara juga memiliki keterkaitan historis sebagai wilayah yang dahulu merupakan bagian dari Kalimantan Timur.
“Secara jarak lebih dekat, dan secara historis juga masih memiliki keterkaitan. Kami berharap kerja sama ini bisa segera ditindaklanjuti secara konkret,” katanya.
Heri menambahkan, potensi kratom di Kaltara tersebar di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Malinau, Tana Tidung, Nunukan, dan Bulungan, dengan konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Sebakung, Kabupaten Nunukan. Namun, komoditas tersebut diakui belum dikelola secara optimal karena masih tergolong baru.
“Kami tidak ingin kehilangan momentum. Kalau ada peluang, kami ingin segera bergerak,” jelas Heri.
Sementara itu, Sekda Kukar Sunggono menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Ia menyebut Kukar saat ini memiliki sekitar 12 ribu petani kratom dengan kapasitas produksi yang cukup besar.
“Produksi kratom Kukar pernah mencapai 200 hingga 300 ton per bulan untuk ekspor. Ini menunjukkan peluangnya masih sangat terbuka,” ujarnya.
Kerja sama dengan Pemprov Kaltara diharapkan dapat memperluas pengembangan komoditas kratom sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi petani di kedua daerah. “Kami menyambut baik rencana ini dan berharap bisa segera direalisasikan,” kata Sunggono. (fjr)
