KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutai Kartanegara (Kukar) mengakui jumlah penyuluh pertanian yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin mendesak karena banyak penyuluh berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang segera memasuki masa pensiun.
Kepala Distanak Kukar Muhammad Taufik menyebut idealnya satu penyuluh membina 18 kelompok tani. Namun, kenyataan di lapangan jauh berbeda.
“Saat ini kita hanya punya 127 penyuluh, padahal seharusnya satu orang cukup untuk satu desa. Ada yang harus pegang dua sampai tiga desa,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (30/9/2025).
Dari total 127 penyuluh yang ada, 26 orang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), sedangkan sisanya PNS senior.
Taufik menegaskan, regenerasi menjadi isu mendesak agar peran penyuluh di lapangan tidak berkurang.
Sebagai solusi sementara, Pemkab Kukar mengangkat dan melatih Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS).
Mereka berasal dari petani aktif dan tergolong masih muda serta bersemangat. Namun, keterbatasan anggaran membuat dukungan pemerintah belum bisa maksimal.
“PPS itu solusi alternatif. Mereka tahu medan dan masalah petani, hanya saja kita tidak bisa support sepenuhnya karena keterbatasan dana,” kata Taufik.
Selain jumlah yang terbatas, tantangan lain adalah luasnya wilayah Kukar. Banyak desa sulit dijangkau sehingga dibutuhkan strategi komunikasi dan logistik yang matang.
Taufik berharap ke depan pemerintah pusat membuka tambahan formasi penyuluh, baik melalui jalur CPNS maupun P3K, agar distribusi tenaga bisa lebih merata.
“Kami menginginkan di masa mendatang adanya tambahan formasi penyuluh,” tuturnya. (fjr)
