KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Kesatuan dan Bangsa Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D), Senin (8/5/2023). Rakor ini digelar dalam rangka memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan, telah mendengar paparan dari berbagai pihak terkait dalam rakor. Seperti paparan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres Kutim, serta ada masukan dari berbagai pihak.
“Dari paparan itu ada juga masukan. Untuk saya minta ini menjadi catatan penting bagi Kesbangpol untuk ditindaklanjuti, baik dalam rapat khusus maupun langsung di lapangan. Dari yang disampaikan tadi, seperti yang disampaikan Camat Batu Ampar,” ungkapnya.
Bukan persoalan logistiknya, namun, lebih terkait penanggung jawab terhadap transportasi pendistribusian logistik tersebut. Untuk itu, orang nomor satu di Kutim ini meminta kepada KPU agar memahami kondisi tersebut.
“Karena seperti pertanyaan Camat Sangatta Utara tadi, apakah dibebankan kepada Camat atau KPU yang sudah memiliki anggaraan yang ada. Sebenarnya, dari Pemilu yang sebelum-sebelumnya, hal ini (transportasi) adalah urusan KPU,” sebut Ardiansyah.
Dia menekankan supaya rakor rutin dilakukan. Demi memastikan pesta demokrasi di Kabupaten Kutim berjalan dengan baik.
“Tidak ada hambatan atau hal-hal lain, apalagi terkait keamanan dan sebagainya. Saya tidak membuat keputusan, namun kita memaparkan dan menampung usualan dari berbagai pihak. Silakan segera Kesbangpol bekoordinasi dengan penyelenggara apakah itu KPU, Bawaslu atau Kecamatan,” tegas Ardiansyah.
Kepala Kesbangpol Kutim Muhammad Basuni menambahkan, tujuan rakor untuk mengidentifikasi dan mengkompilasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2024. Yakni, mengompilasi permasalahan-permasalahan yang timbul selama ini dan kemungkinan potensi untuk dapat diselesaikan.
“Kami berharap pada pertemuan hari ini, selain menyampaikan permasalahan, kita dapat melakukan pembahasan terhadap persoalan-persoalan yang ada di lapangan sampai langkah yang akan kita lakukan. Hal ini, sesuai dengan intruksi Mendagri bahwa Pemerintah Daerah diminta untuk memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pemilu,” urainya.
Dukungan tersebut di antaranya dukungan kelancaran fasilitas bagi penyelenggara, dukungan distribusi untuk kotak suara, ke dan dari desa, oleh pihak kecamatan bagi wilayah yang sulit dijangkau dan bantuan fasilitas pendukung untuk Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
“Langkah yang kita ambil selama ini, adalah telah dilakukannya rapat koordinasi dengan Bappeda, KPU, Kesbangpol, Bawaslu dan Para Camat,” pungkas Basuni. (xl)
