KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan rapat koordinasi percepatan penanganan stunting dan evaluasi pelaksanaan pengukuran serentak bulan Juni, Senin (1/7/2024) di Ruang Daksa Artha Gedung BPKAD.
Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan dari data penanganan stunting tahun 2020 mencapai 27% dan Kukar mampu menurunkan sekitar 10% jadi tinggal 17,6%. Hal ini diklaimnya dari optimalnya inovasi program raga pantas.
“Dari laporan yang sudah lengkap, hanya kecamatan muara Kaman yang belum mencapai 100% karena permasalahan yang berada di perusahaan (perusahaan sawit dan HTI),” ungkapnya.
Edi juga sempat mengarahkan di lapangan bahwa perusahaan seperti sawit dan HTI itu asistensinya di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes). UPT Dinkes bisa mengingatkan sehingga bila tidak bisa diakses maka harus diberi peringatan khusus, agar bisa terorganisask data yang diperlukan sehingga penanganan untuk stunting dan gizi buruk bisa cepat dilakukan.
Edi menginginkan dari data ini bisa merujuk dan menggambarkan penanganan lebih lanjut pada Stunting dan gizi buruk. Dia berharap data ini bisa terurai dan terus dipetakan by name dan by address sehingga bisa menjadi gambaran dan rujukan bagi semua.
Dia juga yakin setelah data ini dipetakan, kader-kader PKK dan Posyandu di kecamatan/desa akan bergerak dan PKK kabupaten yang akan merevisi selama delapan minggu pelaksana bagi masalah gizi buruk .
“Bila gizi buruk tidak ditangani dengan benar maka akan mengarah ke stunting. Untuk itu diperlukannya pemberian makanan tambahan dan kalo bisa sudah diseragamkan menu sehatnya agar ada patokan pemberian makanan tambahan seperti telur dan susu,” tegasnya.
Edi meminta Dinas Kesehatan agar bisa memberi standar kepada Posyandu sehingga menu makanan tambahan bisa seragam dan juga berkualitas. Dia juga meminta semua pihak yang terlibat tidak mengabaikan data yang sudah dikumpulkan selama empat pekan dan Edi sangat optimistis bisa melakukan perubahan dengan data yang diperoleh.
“Dengan berkumpulnya hari ini, maka diharapkan bisa mendahului data yang diminta oleh pusat sesuai dengan kebiasaan dan budaya kita,” tutupnya. (zu/advdiskominfokukar)
