SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendukung penyelenggaraan kampanye damai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024). Sebagaimana disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Samarinda Rusmadi pada Deklarasi Damai dalam rangka Pilkada 2024 yang digelar Polresta Samarinda, Senin (30/9/2024) pagi tadi, di Teras Samarinda, Jalan Gajah Mada.
Acara sendiri ditandai dengan penandatangan deklarasi aksi damai Pilkada serentak antara Forkopimda, Penyelenggara Pemilu dan Pasangan Calon Wali Kota serta Wakil Wali Kota Samarinda.
Plt Wali Kota Rusmadi sendiri dalam arahannya menyampaikan apresiasinya kepada Polresta Samarinda. Yang telah menginisiasi aksi deklarasi damai tadi mengingat terhitung bulan ini telah memasuki masa kampanye para calon hingga awal November mendatang.
Pemkot, sebut Rusmadi, mendorong masa kampanye yang damai ini dengan mengedepankan nilai-nilai teknis, menata dan menaati peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara rutinitas dan berkualitas.
“Apalagi dalam meningkatkan partisipasi politik di kota Samarinda, melalui instansi Kesbangpol, Pemkot juga telah melaksanakan sosialisasi pendidikan politik yang di antaranya adalah SD, SMP, SMA/SMK, Universitas pendidikan, hingga masyarakat,” sebutnya.
Dalam hal ini Rusmadi menyatakan Pemkot menaruh harapan kepada Paslon, partai politik, penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu), TNI, Polri, pejabat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta media massa agar memastikan pelaksanaan pilkada di Samarinda bisa berlangsung sukses dengan suasana yang damai, kondusif, integritas, aman dan tertib.
“Kampanye damai hari ini menjadikan komitmen bagi kita semua untuk memastikan pilkada tahun 2024 di kota Samarinda bisa berjalan dengan adil, jujur, damai, no money politik, no sara, no hoax, serta no politik identitas,” pesannya.
Sementara itu Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat menambahkan jika Pilkada tahun 2024 kali ini tidak serumit pada Pemilihan Umum (Pemilu) kemarin
“Jika pada pemilu kita menghitung banyak surat suara dari Presiden, DPR, DPD, dan DPRD sedangkan untuk Pilkada hanya menghitung 2 surat suara saja yakni Wali Kota dan Gubernur,” kata Firman
Sedangkan untuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) antara Pemilu dan Pilkada juga berbeda. Jika sebelumnya saat Pemilu ada sebanyak 2.536 TPS maka untuk Pilkada hanya ada 1.202 TPS saja. (xl)
