SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memulai pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan miskin ekstrem. Program ini digagas untuk menjangkau anak-anak yang selama ini kehilangan akses pendidikan akibat kondisi sosial dan ekonomi.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai bentuk intervensi sosial. Pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai sarana akademik, tetapi juga sebagai alat pemulihan martabat dan pengangkat harkat hidup kelompok marginal.
Tahap awal pembangunan dilakukan dalam skema rintisan di Kota Samarinda. Tiga lokasi diusulkan sebagai titik awal: SMA Negeri 16 Samarinda, BPMP Kemendikdasmen Kaltim, dan BPVP Kaltim. Satu lokasi telah mendapat persetujuan pembangunan fisik.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyatakan sekolah ini ditargetkan menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Ia memastikan seluruh siswa yang diterima akan dipindahkan ke sekolah permanen di masa mendatang.
“Sekolah rintisan dapat dijalankan selama sudah mendapatkan persetujuan pembangunan fisiknya. Salah satu titik sudah ditetapkan di Samarinda,” ujarnya, Senin (14/7/2025).
Program ini didanai melalui kombinasi APBN dan APBD Kaltim. Anggaran provinsi akan digunakan untuk kebutuhan penunjang non-gedung, termasuk fasilitas listrik dan halaman sekolah.
Seleksi peserta dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan data kesejahteraan sosial dan registrasi ekonomi. Calon siswa wajib terdaftar dalam DTSEN agar bantuan pendidikan tepat sasaran.
“Harus masuk DTSEN. Itu prinsip dasarnya. Semua tetap harus terintegrasi,” tegas Andi.
Pemprov Kaltim menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar pendidikan. Program ini diharapkan mampu menutup kesenjangan akses yang masih besar di berbagai wilayah Bumi Etam. (Zu)
