Pemprov Kaltim Tunjukkan Komitmen Kuat Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Pemprov Kaltim Tunjukkan Komitmen Kuat Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
Sekda Kaltim Sri Wahyuni (tengah) saat membuka acara Satu Data Summit 2024 yang digelar Diskominfo Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (7/11/2024). (Foto: Fathur Al-Qadrie/Humas Pemprov Kaltim)

BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Seperti ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni saat membuka acara Satu Data Summit 2024 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (7/11/2024).

Kata Sri, komitmen ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia dengan Diskominfo Kaltim bertindak sebagai Walidata. Kaltim juga memiliki Pergub Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan pemerintah daerah, sebagai upaya lebih lanjut dalam memperkuat dan mengoptimalkan penyelenggaraan data statistik yang berkualitas.

Baca Juga  Polio Kembali Mewabah di Dunia, Pemerintah Gencarkan Pekan Imunisasi Nasional

“Dengan adanya payung hukum yang jelas ini, Satu Data Summit menjadi wahana penting bagi kita semua, terutama bagi para OPD di Kalimantan Timur, untuk menambah wawasan serta meningkatkan kompetensi terkait pengelolaan data statistik dan geospasial terintegrasi di era pemerintahan digital saat ini,” terangnya.

Karena itu Satu Data Summit dinilai sangat penting dalam mendukung pemerintah daerah agar mampu memahami serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik. Sehingga bisa menghasilkan data yang baik, berkualitas, dan terintegrasi untuk menopang pembangunan yang lebih akurat dan berkelanjutan.

Baca Juga  Apel Pagi Disbun Kukar, Rayakan Prestasi dan Hargai Pengabdian Pegawai Purnatugas

Sri menjelaskan, data yang terintegrasi dan akurat bukan hanya sebatas angka. Melainkan data
menjadi dasar dari kebijakan yang tepat dan akuntabel.

“Dengan data yang valid, kita dapat mengambil kebijakan yang tidak hanya relevan, tetapi juga berbasis bukti. Sehingga pembangunan di Kalimantan Timur dapat terlaksana lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya. (xl/advdiskominfokaltim)