KUTAI KARTANEGARA – Industri hiburan di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai punya potensi besar mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota DPRD Kukar, Akbar Haka, meminta pemerintah daerah turut mendorong penyelenggaraan event berbayar.
“Kalau dalam industri musik hiburan atau showbiz, memang harusnya berbayar. Kalau gratis, itu akan membunuh industrinya sendiri,” kata Akbar, saat ditemui usai Reses di Kopi Pangeran, Jumat (8/8/2025).
Politikus PDI Perjuangan yang duduk di Komisi IV itu mencontohkan pengalamannya menggelar Rock in Borneo. Di awal, event ini gratis untuk menarik penonton. Namun di tahun-tahun berikutnya mulai berbayar dan penonton tetap antusias membeli tiket.
“Pola ini juga dipakai Mitra Kukar, setelah orang terbiasa dengan atmosfernya, mereka tetap beli tiket,” ujarnya.
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 24 Tahun 2011, pajak hiburan untuk konser musik di Kukar mencapai 15 persen dari harga tiket. Akbar menyebut, angka ini sering dianggap memberatkan penyelenggara.
“Dasar perhitungannya apa? Apakah bisa diturunkan? Kita kan enggak mungkin memberi insentif dari APBD, sementara APBD sendiri terbatas. Jadi perlu formulasi agar EO hidup dan PAD daerah tetap dapat,” tegasnya.
Soal masuknya EO luar daerah, Akbar menilai ada sisi positif dan negatif. “Plusnya, terjadi kompetisi sehat. EO luar membawa atmosfer baru, ide kreatif muncul, engagement event meningkat, dan konsep makin beragam. Minusnya, tenaga kerja lokal kadang merasa tersaingi,” jelasnya.
Vokalis Band Kapital tersebut juga mengusulkan pemerintah membuat aturan yang adil untuk semua EO, baik lokal maupun luar daerah, serta mempermudah proses perizinan.
“Kenapa harus dipermudah? Karena industri hiburan skala konser itu salah satu cara terbaik menarik orang dalam jumlah besar dalam satu waktu. Kalau puluhan ribu orang datang, hotel penuh, pedagang makanan, tukang bensin, penjual rokok semua kebagian rezeki. Ekonominya berputar di masyarakat,” pungkas Akbar. (fjr)
