BALIKPAPAN – Rembuk Pemuda Kaltim menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “IKN dan Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional” di Ballroom Hotel Swiss-Belinn Balikpapan, Selasa (12/8/2025).
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Akademisi Universitas Balikpapan Mangara Maindlando Gultom, Wakil Ketua DPD Pemuda Tani Kaltim Adnan Faridhan, dan Konsultan Hukum Lingkungan Muhammad Taufik. Acara dipandu oleh moderator Dyah Ayu Pramesti.
Koordinator Rembuk Pemuda Kaltim Agung Syahrir dalam sambutannya menyatakan dukungan terhadap program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk penguatan sektor pangan. Memasuki sesi diskusi, Adnan Faridhan mengungkapkan, ketersediaan pangan di Kaltim masih mengalami defisit.
“Produktivitas pertanian harus ditingkatkan dan mendapat dukungan penuh. Pembangunan IKN perlu dilanjutkan, meskipun pertumbuhan ekonomi yang naik sekitar 5 persen patut kita telaah kembali manfaatnya,” ujarnya.
Sementara itu Mangara Maindlando Gultom memaparkan data Badan Pusat Statistik terkait ketahanan pangan di Balikpapan Timur, khususnya komoditas padi, jagung, dan ubi kayu.
“Luas lahan padi hanya 23 hektare, bahkan tidak lebih luas daripada ubi kayu,” katanya.
Mangara juga menyoroti sentralisasi kebijakan pangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait pembangunan IKN, Mangara menyoroti dampak lingkungan dan hak masyarakat adat.
“Negara telah menebang begitu banyak pohon. Ini menyentuh isu ethics of right dan penggunaan APBN, termasuk hak ulayat yang terdampak,” jelasnya.
Di sisi lain, Muhammad Taufik menilai meski Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional untuk menurunkan emisi karbon, Kalimantan Timur masih menghadapi tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia.
“IKN saat ini menjadi isu yang kurang seksi karena pemerintah lebih fokus pada ketahanan pangan. Pertanyaannya, apakah kebijakan yang ada sudah sesuai dengan Paris Agreement? Degradasi lingkungan di Kaltim bisa menjadi warisan terburuk provinsi ini,” tegasnya.
Melalui FGD tersebut, Agung Syahrir berharap agar pemuda Kaltim berperan aktif dalam mengawal kebijakan pembangunan dan ketahanan pangan di daerah.
“Kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut berkontribusi dalam memberikan solusi, agar IKN dan Kaltim bisa berkembang tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (fjr)
