Sebut Samarinda Bukan Kota Layak Huni, Angkasa Jaya: Banjir seperti Arisan

Angkasa Jaya Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Samarinda hingga Direspons Pemkot
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya.

SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani, menegaskan pembangunan berwawasan lingkungan di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menurutnya pembangunan yang berwawasan lingkungan sangat diperlukan untuk Samarinda berubah lebih baik.

Dalam hal ini DPRD Samarinda siap bekerja bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

“Bangun kota ini dengan wawasan lingkungan. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tergantung pemerintahnya. Kalau mau, ayo bareng-bareng. Konsentrasi kita ke situ. Anggaran kita, uang kita, kita belanjakan ke situ. Harus konsisten,” ujar Angkasa melalui sambungan telepon.

Dia menjelaskan ada sejumlah alasan mengapa pembangunan berwawasan lingkungan di Samarinda yang perlu dilakukan. Alasan utama yang bisa dirasakan sebagian besar warga Kota Tepian adalah penyelesaian persoalan banjir.

Menurut Angkasa, persoalan banjir telah menjadi masalah klasik di Kota Samarinda. Karena itu jika ada pihak yang menyebut bahwa Samarinda kota layak huni, patut dipertanyakan.

Baca Juga  Bahas THR Karyawan, Komisi IV DPRD Samarinda Panggil Disnaker

“Saya orang yang menolak keras saat dikatakan Samarinda itu kota layak huni. Saya sendiri mungkin yang menantang. Di mana dikatakan kota layak huni? Dari mana? Ketika musim hujan seperti ini, masyarakatnya gelisah. Banjir seperti arisan, bergantian,” ungkap Angkasa Jaya.

Karena itu Angkasa Jaya menambahkan Samarinda tidak bisa dikatakan sebagai kota layak huni. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk menjadikan Kota Samarinda mengurangi banjir sekaligus dampaknya terhadap masyarakat.

“Pemerintah harus ambil andil. Minimal kita bisa mengurangi banjir di Kota Samarinda,” sebutnya.

Angkasa Jaya juga menerangkan sejumlah faktor penyebab banjir yang mesti mendapat penanganan serius dari pemerintah. Antara lain, keterbukaan lahan, kebutuhan terhadap pemukiman, dan perkembangan penduduk.

Baca Juga  Wakil Ketua DPRD Samarinda Komitmen Akan Masukan Aspirasi Warga Dalam Penyusunan Raperda Penataan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

“Itu semua faktor penyebab. Bagaimana menyiasati semua itu, kan tidak bisa hanya pada OPD tertentu. Semua OPD dan stakeholder harus bersama-sama kita duduk dan bicarakan dengan serius. Kita panggillah teman-teman kita yang ahli lingkungan. Bagaimana arah pembangunan yang sebenarnya,” ucap Angkasa.

Dia mengklaim jajaran DPRD Samarinda selalu mengusulkan untuk lebih serius menangani masalah banjir. Bahkan pihaknya selalu mengingatkan kepada eksekutif agar tidak hanya menyuarakan jargon-jargon politik penanganan banjir tanpa implementasi yang tepat sasaran di lapangan.

“Berkali-kali kami mengusulkan siapapun wali kota dengan visi misinya jauh ke belakang. Supaya pembangunan itu tetap berwawasan lingkungan dan dilakukan secara jujur dan benar. Bukan hanya jargon-jargon politik saja. Dari dulu sampai sekarang hanya jargon saja. Tetapi kenyataannya mana? Titik banjir kita bertambah setiap tahun,” beber Angkasa Jaya.

Baca Juga  Joni Sinatra Bakal Perjuangkan Jalan Rusak yang Dikeluhkan Masyarakat Samarinda

Karena itu sekali lagi dia mengajak eksekutif bersama legislatif agar duduk bersama membahas persoalan pembangunan berwawasan lingkungan. Jika perlu mendatangkan pakar lingkungan untuk menambah referensi dan jalan keluar dari persoalan tersebut.

“Paham nggak pembangunan berwawasan lingkungan? Jangan-jangan cuma teriak-teriak saja. Maksudnya kalau memang gak paham, ya panggilah teman-teman ahli lingkungan. Banyak kok di Samarinda,” pungkasnya. (nta)