JAKARTA – Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Yaitu Piala dan Piagam Penghargaan Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata, yang diterima langsung Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik di Grand Studio Metro TV, Jalan Pilar Mas Utama Nomor 1 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (4/11/2024).
Dijelaskan Akmal, penghargaan ini diberikan untuk daerah-daerah yang bisa membangun infrastruktur berbasis geospasial. Sejak 2016, Kaltim pernah mendapatkan peringkat pertama, setelah itu peringkat tiga hingga 2022.
“Alhamdulillah pada tahun 2023 Kalimantan Timur mendapatkan peringkat kedua, ini naik dari tahun kemarin dan tentunya kita bahagia dan turut senang karena kinerja ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen yang kuat menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan,” urainya.
Kata Akmal, pencapaianini merupakan kolaborasi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim yang terus membuat infrastruktur. Salah satunya melalui kerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi.
“Kami bekerja sama beberapa Perguruan Tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan juga Universitas Mulawarman (Unmul) menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi, ini merupakan data berbasis geospasial,” jelasnya.
Melalui data desa presisi, sambung Akmal, bisa mendeteksi potensi masyarakat sekitar dengan pendekatan by name, by adress, by coordinat. Hal ini menurutnya sangat bermanfaat untuk kebijakan yang tepat dan efisiensi.
“Kami berharap kelembagaan terhadap data-data yang berbasis geospasial yang telah kita bangun kembali, kami optimistis tahun depan dengan mengoptimalkan kelembagaan terhadap data-data yang kita miliki berbasis infrastruktur berbasis geospasial, kita akan bisa meraih peringkat yang lebih baik,” tuturnya.
Ditegaskan pula, kebijakan yang baik pasti bersumber dari data yang baik. Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya tidak akurat. “Jadi kuncinya adalah di data,” pungkas Akmal. (xl/advdiskominfokaltim)
