SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2025–2029 dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 yang digelar di Kantor Inspektorat Kaltim. Acara ini mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.”
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Asisten III Setprov Kaltim Christianus Benny, Kepala Inspektorat Kaltim Irfan Pranata, Kepala Biro Organisasi Iwan Setiawan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Fitriansyah, serta Kepala BPKAD Kaltim Muzakkir.
Dalam kesempatan itu, Syahariah menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kepala daerah sangat ditentukan oleh kinerja di sektor-sektor tersebut.
“Ada tiga indikator IPM yang harus jadi perhatian: pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Komisi IV DPRD bertugas mengawasi dan memastikan semua itu terus membaik,” ujarnya.
Syahariah juga menekankan perlunya sinergi antara program DPRD dan program Pemerintah Provinsi, seperti program Gratispol dari Gubernur Kaltim. Ia meminta agar DPRD, khususnya Komisi IV dan Komisi I, lebih dilibatkan dalam perencanaan program pembangunan daerah.
“Kami minta Bappeda Kaltim ke depan bisa mengikutsertakan DPRD dalam perumusan program, terutama yang berkaitan langsung dengan Komisi IV dan Komisi I,” tegasnya.
Ia berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kaltim. (adv/zu)
