SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Penyusunan ini sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di Kaltim.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (3/12/2024).
Diterangkan, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 5,78 persen atau sebanyak 221.340 jiwa. Angka ini turun sebesar 9.730 jiwa atau 0,33 persen, lebih baik dibanding periode Maret 2023.
Saat ini Kaltim berada di posisi 12, dalam urutan provinsi yang paling sedikit terhadap jumlah penduduk miskin ekstrem. Pemerintah pusat sendiri menargetkan eleminasi kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir tahun 2024.
“Pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 memberi tiga strategi penanganan. Yakni, pertama, menekan angka pengeluaran keluarga miskin, kedua, menaikkan pendapatan melalui program pemberdayaan dan ketiga, mengoptimalkan kantong-kantong kemiskinan,” beber Sri.
RPKD sendiri, lanjutnya, akan berfungsi sebagai panduan kebijakan penanggulangan kemiskinan, analisis dan solusi penanggulangan, serta sasaran dan program penanggulangan kemiskinan.
Pengerjaan RPKD akan dilakukan dengan pendekatan per bidang sesuai dengan karakteristik kemiskinan di masing-masing wilayah. Bidang yang terbentuk juga berasal dari sintesa dokumen RPKD daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.
“Yang kita perlu lakukan juga mendekat dengan BPS. Ketika BPS merilis data kemiskinan, kita bisa mendapatkan gambaran tentang kantong kemiskinan dan sebabnya apa?” tambah Sri Wahyuni.
Hal ini diperlukan agar intervensi program yang dilakukan pemerintah tepat sasaran, efektif dan terukur dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Sebagai informasi jumlah penduduk miskin terbanyak di daerah perkotaan ada di Kota Samarinda mencapai 44.524 jiwa. Sedangkan kabupaten dengan penduduk miskin terbanyak adalah Kutai Kartanegara sebanyak 57.459 jiwa.
Untuk membangun kolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemprov Kaltim berencana menggelar rapat koordinasi terkait upaya penanggulangan kemiskinan pada pertengahan Desember mendatang. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota akan diundang untuk membahas hal tersebut. (xl/advdiskominfokaltim)
