Wagub Sebut Otonomi Daerah Berdampak Positif pada Percepatan Pembangunan Kaltim

Wagub Kaltim Hadi Mulyadi.

SAMARINDA – Otonomi daerah (Otda) memberikan dampak positif pada percepatan pembangunan. Sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-27 Tahun 2023, Sabtu (29/4/2023).

Kata dia, dampak positif itu dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM). Kemudian bertambahnya pendapatan asli daerah dan kemampuan fiskal daerah.

“Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dengan mendesentralisasikan sebagian kewenangan, sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan,” ungkap Hadi membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Baca Juga  MTQ Ke-12 Muara Jawa Sukses Digelar, Kafilah Kelurahan Dondang Jadi Pemenang

Meski begitu data juga menunjukkan bahwa filosofi dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20 persen dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Menurut Hadi, peringatan ini merupakan momentum untuk bekerja sama membangun daerah. Walaupun IPM Kaltim terus meningkat dan PAD di atas target, namun daerah ini tidak akan bisa membangun secara maksimal kalau komposisi APBN dan APBD seperti sekarang ini apalagi wilayah Kaltim sangat luas.

Baca Juga  Empat Ratus Kilometer Wilayah Utara Kaltim Jadi Perhatian Gubernur, Ada Apa?

“Karena itu, momentum peringatan Otda tahun ini, kita ajak semua harus bekerja sama. Baik itu swasta, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun daerah, sebagaimana amanat Presiden harus membangun dari desa,” terangnya.

Orang nomor dua di Benua Etam itu meminta daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik, tetapi IPMnya masih rendah, termasuk daerah yang ada kasus stuntingnya agar melakukan evaluasi. Untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD tepat sasaran, efektif serta efisien. (xl/advdiskominfokaltim)