Protes Kebijakan Pemerintah, Ratusan Massa Geruduk Kantor DPRD Balikpapan

BALIKPAPAN – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Beraksi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Balikpapan pada Jumat (21/2/2025). Massa aksi menyuarakan berbagai tuntutan yang mencakup isu nasional dan permasalahan daerah Balikpapan, yang mereka anggap belum mendapatkan penyelesaian dari pemerintah.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Kota Minyak Beraksi, Tion menyampaikan, aksi ini bertujuan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan turut serta menolak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat apabila kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat.

Selain itu, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Balikpapan, mereka juga mengingatkan pemerintah terkait berbagai permasalahan yang masih belum terselesaikan.

“Kami ingin Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih terjadi di daerah ini,” jelas Tion.

“Selain itu, kami juga meminta pemerintah untuk bersama-sama menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat jika kebijakan tersebut merugikan rakyat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Tion menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya bentuk protes, tetapi juga merupakan seruan kepada pemerintah agar lebih responsif terhadap kondisi masyarakat.

“Kami tidak ingin hanya dijanjikan solusi tanpa ada realisasi. Ada banyak permasalahan yang harus segera ditangani, baik yang berskala nasional maupun permasalahan di Kota Balikpapan,” tambahnya.

Dalam aksi ini, massa membawa berbagai tuntutan yang mencakup kebijakan nasional, pengawasan infrastruktur, kesejahteraan tenaga pendidik, serta permasalahan lingkungan di Kota Balikpapan. Berikut adalah tuntutan yang mereka sampaikan:

1. Mendesak Presiden untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
2. Menuntut penghentian program kerja MBG
3. Meminta pemerintah untuk mengembalikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama
4. Menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba
5. Menuntut pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang layak bagi dosen dan tenaga pengajar di seluruh Indonesia
6. Mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional Jalan Tol IKN – Balikpapan
7. Mendorong pemerintah pusat untuk segera melakukan perbaikan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan Jalan Tol IKN – Balikpapan
8. Meminta Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengawal proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak pembangunan Jalan Tol IKN – Balikpapan
9. Menuntut pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap jam operasional alat berat dan truk tronton
10. Mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar aturan jam operasional alat berat
11. Mengapresiasi masyarakat yang berani melaporkan pelanggaran jam operasional alat berat oleh perusahaan
12. Meminta pemerintah untuk menertibkan truk trailer dan tronton yang parkir sembarangan di bahu jalan
13. Mendesak penyelesaian permasalahan banjir yang masih terjadi di Kota Balikpapan
14. Meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat Kota Balikpapan
15. Mendesak DPRD Kota Balikpapan untuk menindak pihak pengembang BSB

Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian guna memastikan situasi tetap kondusif.

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan massa aksi masih menunggu respons resmi dari DPRD maupun Pemerintah Kota Balikpapan terkait tuntutan yang telah mereka sampaikan. (fjr)