Kolaborasi DP3AP2KB PPU dan Perempuan Aman Diperkuat untuk Tanggulangi Kekerasan Gender

Foto : DP3AP2KB PPU menjalin kemitraan dengan Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan Aman).

PENAJAM – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjalin kemitraan lebih erat dengan Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan Aman) guna memperkuat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pertemuan antara kedua pihak digelar di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Penajam pada Rabu (16/4/2025), dalam rangka membahas upaya bersama dalam pendampingan korban kekerasan berbasis gender.

Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin, menjelaskan bahwa kunjungan dari Perempuan Aman merupakan bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap isu kekerasan. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya memaparkan secara rinci berbagai layanan yang tersedia di bawah koordinasi dinas.

Baca Juga  Rakor Verifikasi RKPD, Diskominfo Kukar Sampaikan Rencana Kerja Tahun 2024

“Mereka ingin tahu detail tugas dan layanan kami, dan kami senang bisa menjelaskan semuanya. Alhamdulillah, seluruh pertanyaan yang diajukan bisa kami jawab,” ujar Chairur.

Lebih lanjut ia mengatakan, Perempuan Aman menunjukkan minat tinggi untuk terlibat langsung dalam upaya pendampingan kasus, terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sementara itu, Dewan Pakar Perempuan Aman, Nur Amalia, menyoroti meningkatnya jumlah kasus kekerasan di wilayah sekitar IKN. Ia menilai kerja sama dengan DP3AP2KB sangat krusial untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal.

Baca Juga  DWP UP Sekretariat Daerah Kukar Dikukuhkan, Diharapkan Kolaborasi dan Sinergi dengan Pemerintah

“Layanan yang dimiliki DP3AP2KB luar biasa. Kami sangat berharap bisa bersinergi, khususnya dalam UPT PPA dan layanan utama lainnya,” kata Nur.

Ia juga menyampaikan bahwa Perempuan Aman telah memiliki jaringan organisasi di dua titik di Kecamatan Sepaku, yakni di Desa Sepaku dan Pemaluan, yang siap mendukung koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan komunikasi antara lembaga masyarakat dan pemerintah berjalan lancar dan berkelanjutan,” tandasnya. (Adv/Zu)