SAMARINDA – Lambatnya pembangunan jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Mereka mendesak pemerintah provinsi untuk menambah alokasi bantuan keuangan (bankeu) di tahun anggaran berikutnya. Dua daerah ini dianggap krusial karena menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menyebut anggaran yang ada saat ini belum mampu menjawab kebutuhan di lapangan. “Bankeu untuk 2025 sekitar Rp200 miliar, tapi itu belum cukup. Kebutuhan pembangunan jalan di PPU dan Paser mendesak, apalagi sebagai penyangga IKN,” ujarnya.
Menurut Abdurahman, pembangunan jalan tak sekadar memenuhi tuntutan warga, tapi juga menyangkut kesiapan logistik, konektivitas, dan mobilitas dalam mendukung pengembangan IKN.
Ia menegaskan, jika infrastruktur di PPU dan Paser terlambat dibangun, pengembangan IKN pun ikut terhambat. “Kalau pembangunan di dua kabupaten ini lambat, efeknya ke IKN juga melambat. Maka bankeu harus ditambah dan tepat sasaran,” tegasnya.
Saat ini, Paser hanya memiliki dua ruas jalan berstatus provinsi, yakni Janju–Jone–Pondong Baru dan Kerang–Tanjung Aru. Meski kondisinya sudah hampir mantap, delapan ruas jalan lain belum tersentuh karena tidak masuk dalam kewenangan provinsi. Menurut Dinas PU Paser, peningkatan delapan ruas tersebut diperkirakan membutuhkan Rp1,2 triliun.
Di PPU, ruas jalan pendekat Ambulu–Minung juga jadi perhatian. Meski sudah diperbaiki, kualitas jalan masih belum optimal dan memerlukan dukungan tambahan.
Abdurahman menekankan pentingnya dukungan konsisten dari provinsi, terutama untuk wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN. “Kita butuh pemerataan perhatian. Jangan karena jalan di Paser hampir 100 persen mantap, lalu tidak ada lagi alokasi. Pembangunan daerah penyangga harus terus dikawal,” katanya.
Ia juga berharap beberapa ruas jalan non-provinsi bisa segera diubah statusnya agar pembangunan bisa lebih optimal. Jika belum memungkinkan, skema bantuan keuangan bisa menjadi solusi sementara untuk menutup kekurangan.
Dengan dukungan tujuh legislator dari dapil PPU dan Paser, Abdurahman berkomitmen mendorong agar anggaran ke depan lebih berpihak pada wilayah strategis penopang IKN.
“Ini bukan soal dapil semata, ini tentang masa depan Kaltim sebagai wajah baru Indonesia. Kita semua wajib memastikan infrastruktur dasar, terutama jalan, benar-benar siap,” pungkasnya. (adv/zu)
