KUTAI KARTANEGARA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyoroti persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang kerap menjadi kendala saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurutnya, jumlah sekolah yang ada belum mampu mengimbangi lonjakan jumlah calon siswa setiap tahun.
“Baik murid maupun orang tua lebih berminat ke sekolah negeri karena dianggap lebih mudah dan fasilitasnya lebih lengkap. Sekolah swasta hanya jadi pilihan jika memang unggulan, tapi tentu biayanya jauh lebih tinggi,” ujar Sarkowi.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan matang dalam pembangunan sekolah, mengingat kondisi geografis Kukar yang luas dan antarwilayah yang berjauhan. Perencanaan lokasi sekolah baru harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi masyarakat desa dan daerah terpencil.
“Kalau mau bangun sekolah, harus cermat menentukan lokasi. Kukar ini wilayahnya sangat luas, jadi harus dikaji betul agar bisa menjangkau semua,” katanya.
Salah satu solusi yang tengah dikaji adalah pembangunan sekolah baru di wilayah Loa Tebu. Lokasi tersebut dinilai strategis untuk menampung siswa dari desa-desa yang jauh dari pusat kota. Namun, tantangan muncul dalam hal ketersediaan lahan.
“Kalau bangun sekolah, harus ada pembebasan lahan. Itu butuh waktu dan biaya. Diperlukan kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga masyarakat. Misalnya, provinsi yang membangun, tapi lahan bisa disediakan kabupaten atau hibah dari tokoh masyarakat,” jelasnya.
Sarkowi menambahkan, keterbatasan daya tampung sering menyebabkan siswa tidak diterima di sekolah pilihan, hingga terpaksa menunda pendidikan selama satu tahun. Ia berharap ada langkah konkret untuk mengatasi masalah ini agar tidak terus berulang.
“Kasus tahun lalu cukup banyak, siswa tidak diterima dan akhirnya menunggu tahun depan. Ini tentu harus jadi perhatian bersama,” pungkasnya. (adv/zu)
