YOGYAKARTA – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, DPRD Kalimantan Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pimpinan dan anggota dewan pada 14–15 Juni 2025.
Kegiatan ini berfokus pada penguatan sinergi antara legislatif dan eksekutif serta optimalisasi peran DPRD dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan pentingnya kolaborasi yang solid agar kebijakan daerah berjalan transparan dan akuntabel. “Kemitraan yang kuat antara DPRD dan eksekutif adalah kunci pembangunan yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Bimtek ini juga menjadi ajang pembekalan bagi anggota DPRD periode 2024–2029, khususnya dalam memahami teknis pelaksanaan RPJMD.
Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menambahkan bahwa pembaruan wawasan hukum sangat penting agar DPRD tetap relevan dengan regulasi terbaru.
Dalam sesi materi, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kemendagri, Fernando Siagian, menekankan bahwa RPJMD harus berbasis data dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional. Ia juga menyoroti peran strategis DPRD dalam memastikan kebijakan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
Kegiatan ini turut membahas efisiensi anggaran, perpajakan daerah, serta tantangan legislator dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (adv/zu)
