SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait wajib belajar gratis di jenjang pendidikan dasar harus segera dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyusul dikabulkannya uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional oleh MK.
“Putusan MK ini jelas. Wajib belajar di jenjang pendidikan dasar harus diselenggarakan tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta,” tegas Darlis, Sabtu (14/6).
Ia mengakui bahwa implementasi kebijakan ini akan menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal pembiayaan dari APBN dan APBD. Namun, menurutnya, dengan formula teknis yang tepat, kebijakan ini tetap bisa dijalankan secara efektif.
Darlis juga menekankan bahwa sebagai putusan hukum tertinggi, keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga wajib diturunkan ke dalam regulasi teknis seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga peraturan gubernur.
DPRD Kaltim mendorong agar pemerintah pusat, daerah, dan pengelola sekolah swasta duduk bersama merumuskan sistem yang adil dan berkelanjutan demi mewujudkan pendidikan dasar gratis yang merata di seluruh Indonesia. (adv/zu)
