Tolak Represifitas Aparat, Aliansi Suara Dari Mahakam Gelar Aksi Solidaritas di Titik Nol

Tolak Represifitas Aparat, Aliansi Suara Dari Mahakam Gelar Aksi Solidaritas di Titik Nol
Massa Aksi Aliansi Suara Dari Mahakam sedang berorasi di Taman Titik Nol Tenggarong. (fajar/komparasinews)

KUTAI KARTANEGARA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Suara dari Mahakam menggelar aksi solidaritas di Taman Titik Nol Tenggarong, Sabtu (26/7/2025) sore. Aksi ini digagas dua organisasi mahasiswa, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar).

Dengan mengusung tema “Tolak Represifitas Aparat, Semua Sama di Mata Hukum”, aliansi menyuarakan penolakan terhadap kekerasan dan tindakan represif yang dilakukan oknum aparat penegak hukum, baik di Kukar maupun di berbagai wilayah lain di Indonesia.

Rangkaian kegiatan meliputi orasi terbuka, pembacaan puisi serta pembagian selebaran kepada masyarakat yang melintas di kawasan Taman Titik Nol. Aksi berlanjut hingga malam hari dengan penandatanganan petisi sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum yang adil, dan ditutup menyalakan lilin sebagai simbol perlawanan damai terhadap kekerasan.

Baca Juga  Salehuddin Dorong Pemprov Kaltim Perbaiki Fasilitas Sarana Pendidikan

Koordinator Lapangan Aksi Solidaritas Inayah Ayu Putriana mengatakan, aksi ini merupakan bentuk refleksi sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk lebih sadar terhadap pentingnya penegakan hukum yang adil.

“Aksi ini bukan sekadar protes, tapi juga bentuk edukasi. Masyarakat perlu tahu bahwa kekerasan dari aparat bukan hal yang bisa dibenarkan dan harus dilawan dengan kesadaran hukum,” ujarnya.

Baca Juga  Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Dibuka, Pemprov Kaltim Tegaskan Berlangsung Fair

Sementara itu Ketua Cabang PMII Kukar Syaiful Salim menegaskan, hukum harus berlaku untuk semua pihak, tanpa pengecualian, termasuk aparat yang melanggar aturan.

“Kami mengecam keras tindakan represif. Tidak ada satu pun yang kebal hukum. Tindakan represif adalah pelanggaran terhadap hak asasi dan hukum itu sendiri,” tegasnya.

Aliansi berharap aksi ini bisa menjadi pengingat bersama bahwa demokrasi yang sehat tidak bisa berjalan tanpa jaminan keadilan dan perlindungan hukum bagi rakyat.

“Kami ingin masyarakat Kukar lebih kritis dan peduli terhadap ketimpangan atau pelanggaran yang terjadi di sekitarnya,” tutup Inayah. (fjr)