KUTAI KARTANEGARA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 diprediksi mengalami penurunan tajam. Dari tahun sebelumnya sekitar Rp12 triliun, kini angkanya diperkirakan hanya Rp7,5 triliun.
Meski demikian, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan penurunan tersebut bukan penghalang dalam pembangunan daerah. Dia menyebut angka tersebut belum final karena masih menyesuaikan regulasi dan kebijakan Kementerian Keuangan.
“Karena itu, bisa dipastikan APBD kita akan terkoreksi,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-4 masa sidang I, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi semangat pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas. Fokus pembangunan tetap diarahkan pada infrastruktur dasar hingga ke tingkat kecamatan, desa, bahkan RT.
“Prinsipnya sederhana, berapa pun nilai APBD harus disyukuri. Kalau sedikit, berarti sedikit yang dibagi. Kalau banyak, ya banyak yang dibagi. Intinya adalah asas pemerintahan yang adil berbagi secara merata,” tegas Yani.
Selain infrastruktur, sektor penting lain seperti kesehatan, pendidikan, hingga pemberantasan kemiskinan juga akan tetap dikawal bersama pemerintah daerah.
“Semua itu sudah dibahas dalam forum bersama DPRD, dan akan menjadi agenda besar pemerintah daerah,” pungkasnya. (fjr)
