KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menata ulang arah pembangunan tahun 2026 seiring penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah. Penegasan itu disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di sela-sela kegiatan Pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) 2026 di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Kamis (30/10).
Aulia menekankan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun program yang realistis dan selaras dengan prioritas pelayanan publik.
“Kita harus sesuaikan semua rencana yang sudah disusun OPD dengan kondisi keuangan terkini. Ada penerimaan yang bertambah, tapi ada juga yang berkurang,” ujarnya.
Penyesuaian tersebut dilakukan menyusul perubahan signifikan pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, Kukar hanya menerima sekitar Rp1,5 triliun, jauh di bawah asumsi awal sebesar Rp5,7 triliun.
Dengan kondisi tersebut, Aulia memperkirakan total APBD Kukar 2026 berada di kisaran Rp6,5–7 triliun, lebih rendah dari rancangan awal RKPD yang sempat mencapai Rp7,5 triliun.
Penyesuaian ini dilakukan agar seluruh perencanaan sesuai arah RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025–2030, yang kini hampir rampung dan telah melalui pembahasan bersama DPRD Kukar serta disinkronkan dengan rencana Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“Kesepahaman sudah kita bangun dengan legislatif dan OIKN, termasuk soal deliniasi wilayah seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, sebagian Loa Kulu, dan Loa Janan. Jadi semua sudah klop dari sisi arah dan lokasi pembangunan,” jelasnya.
Dalam arah kebijakan pembangunan 2026, Bupati menekankan tiga fokus utama yang wajib diakomodasi oleh seluruh OPD, yakni:
1. Pemenuhan belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Program yang mendukung prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden;
3. Integrasi konkret program dedikasi Kukar Idaman Terbaik.
Untuk memastikan efektivitas, Pemkab akan melakukan penyisiran ulang terhadap rencana kerja seluruh OPD agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Aulia menyebut, hasil retret Sekda dan Kepala Bappeda di IPDN Jatinangor menjadi acuan dalam perbaikan arah kebijakan, termasuk efisiensi pada belanja perjalanan dinas dan kegiatan dokumentasi yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Jadi yang diprioritaskan itu membangun jalan, rumah sakit, rehabilitasi jalan, pemeliharaan lingkungan dan perumahan bagi korban bencana, serta perlengkapan jalan,” pungkasnya. (advprokom/fjr)
