Pemkab Kukar Perkuat Bidang Keagamaan Lewat Bantuan Rumah Ibadah dan Ponpes

Pemkab Kukar Perkuat Kerukunan dan Pendidikan Keagamaan Lewat Bantuan Rumah Ibadah dan Ponpes
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat menyerahkan dana hibah bantuan ke Yayasan Darussalam di Kelurahan Maluhu. (istimewa)

KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya mewujudkan visi Kukar Idaman. Yaitu melalui dukungan nyata terhadap kegiatan keagamaan, kerukunan umat beragama, dan penguatan moral masyarakat. 

Salah satu langkahnya ialah penyaluran bantuan untuk rumah ibadah lintas agama serta pondok pesantren di berbagai kecamatan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar Dendy Irwan Fahreza menyebutkan bahwa bantuan rumah ibadah pada 2025 menyasar masjid, musala, gereja, hingga vihara.

“Bantuan tidak hanya untuk masjid atau mushola, tetapi juga gereja dan vihara. Program ini berjalan setiap tahun sesuai arahan pimpinan daerah,” ujar Dendy, Jumat (14/11/2025).

Baca Juga  Dewan Samarinda Tegaskan Pemkot Haus Lakukan Validasi Untuk Izin Pembukaan Lahan

Pada tahun ini, sejumlah rumah ibadah di Tenggarong dan sekitarnya telah mendapat alokasi dana, di antaranya:

• Yayasan Darussalam Maluhu — Rp330 juta

• Mushola Al-Muhajirin Rapak Lambur — Rp500 juta

• Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jalan Maduningrat — Rp500 juta

• Masjid Ash-Shadr Loa Ipuh — Rp500 juta

• Vihara Buddhayana Buddhist Center Timbau — Rp500 juta

Dendy menambahkan, hingga akhir 2025 sedikitnya 16–17 rumah ibadah akan menerima hibah serupa. Proses pencairan beberapa bantuan masih berlangsung. Selain bantuan rumah ibadah, Pemkab Kukar juga memperkuat dukungan terhadap pondok pesantren. 

Baca Juga  Mudahkan Masyarakat, Pemkab Kukar Luncurkan Dua Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi

Hingga tahun ini, 50 pondok pesantren telah terdaftar dalam program bantuan, termasuk tiga ponpes yang menerima bantuan operasional Rp100 juta dan diserahkan bertepatan dengan Hari Santri Nasional.

“Tahun depan program ini akan diekskalasi. Tidak hanya operasional, tapi juga bantuan pendidikan bagi santri,” kata Dendy.

Menurut evaluasi, banyak santri di Kukar kesulitan membayar SPP sehingga membutuhkan intervensi pemerintah daerah.

Program bantuan ini menjadi bagian dari misi Kukar Idaman yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan kualitas kehidupan rohani masyarakat. (adv/fjr)