KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menilai opsi pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD patut dipertimbangkan. Menurutnya, mekanisme tersebut bukan hanya lebih efisien dari sisi pembiayaan, tetapi juga memungkinkan pemerintah fokus pada kinerja setelah pemilu.
Wacana pilkada tak langsung kembali mencuat seiring kritik terhadap tingginya biaya penyelenggaraan pesta demokrasi. Aulia berpandangan, perdebatan soal model pilkada seharusnya tidak lagi dikotomis antara setuju atau menolak, sebab esensi demokrasi berada pada pelayanan publik, bukan semata proses pemilihannya.
“Proses pemilihan itu hanya sebentar, tetapi kerja pemerintah setelah terpilih jauh lebih panjang. Yang kita pikirkan adalah masyarakat bisa merasakan program-program dan hadirnya pemerintah,” ujarnya saat diwawancarai usai peresmian Gedung Muria RSUD AM Parikesit, Kamis (15/1/2026).
Aulia tidak menampik bahwa pilkada melalui DPRD berpotensi menghemat anggaran besar yang selama ini digunakan untuk pemilu. Menurutnya, dana tersebut bisa diarahkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas pelayanan dasar lainnya.
Namun, ia menegaskan satu hal: DPRD yang menjadi pihak pemilih kepala daerah harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Legitimasi tetap berada di tangan masyarakat ketika memilih legislator.
“Kalau kita menolak pemilihan lewat DPRD, itu sama saja kita mendelegitimasi rakyat yang memilih DPRD,” tegasnya.
Aulia menilai mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah langkah mundur dari demokrasi. Sebaliknya, DPRD yang dipilih rakyat dapat menjalankan fungsi representasi dengan menjaring aspirasi konstituennya sebelum menentukan pilihan.
Dengan begitu, fokus diskusi tidak lagi berkutat pada metode pemilihan, melainkan bagaimana pemerintah pasca-pemilu mampu menghadirkan kesejahteraan.
“Sekarang isu kita adalah bagaimana membuat masyarakat lebih sejahtera dan lebih baik,” kata Aulia.
Dia menambahkan, dalam konteks kebijakan daerah, memperbaiki layanan dasar menjadi prioritas agar manfaat anggaran daerah terasa langsung oleh warga. Pertimbangan efisiensi inilah yang mendorongnya melihat skema pilkada lewat DPRD sebagai opsi yang layak ditinjau. (fjr)
