IKN – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menarik investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Otorita IKN menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama dengan nilai investasi mencapai Rp3,739 triliun untuk pembangunan hunian aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai fasilitas penunjang kawasan.
Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) berlangsung di Glamping IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Rabu (14/10/2026). Kesepakatan tersebut meliputi proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) pembangunan delapan tower rumah susun ASN senilai Rp2,629 triliun serta lima investasi swasta senilai Rp1,11 triliun.
Investasi swasta tersebut mencakup sektor pangan, mebel, kuliner, olahraga, perkantoran, apartemen, dan fasilitas komersial lainnya.
Sebelumnya, Otorita IKN juga telah menandatangani PKS pembangunan 109 rumah tapak ASN bersama PT Intiland Development Tbk pada 6 Oktober 2026. Proyek tersebut memiliki nilai investasi Rp2,819 triliun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunan Nusantara tidak hanya mengandalkan pendanaan APBN. Skema KPBU, investasi swasta, dan hibah turut menjadi bagian dari pembiayaan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Menurut Basuki, masuknya investasi juga diharapkan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat seiring berjalannya berbagai proyek pembangunan.
“Hari ini kita membuktikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai oleh APBN. Hari ini juga ada dua KPBU dan lima investasi swasta yang segera akan dimulai pembangunannya. Saya bersyukur karena IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Basuki.
Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menyebut kepercayaan yang diberikan kepada perusahaannya sebagai tanggung jawab untuk menghadirkan pembangunan berkualitas dan memberikan manfaat nyata.
“Bagi kami, kepercayaan ini merupakan amanah sekaligus komitmen untuk menghadirkan hasil pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi Otorita IKN, bangsa, dan negara,” ujar Firmansyah.
Di sektor perumahan, proyek delapan tower rumah susun ASN akan dikerjakan melalui skema KPBU dengan PT Nindya Karya bersama PT Nindya Estate Management sebagai pemrakarsa.
Proyek yang berlokasi di Wilayah Perencanaan (WP) 1A itu mencakup 288 unit satuan rumah susun (sarusun), masing-masing berukuran 190 meter persegi. Pembangunan tersebut berdiri di atas lahan seluas 6,84 hektare dengan nilai investasi Rp2,629 triliun.
Sementara itu, proyek 109 rumah tapak ASN di WP 1B KIPP IKN dijalankan PT Intiland Development Tbk melalui badan usaha pelaksana PT Seratus Sembilan Nusantara.
Total lahan proyek mencapai 9,17 hektare. Pengembangannya dibagi menjadi dua persil, yakni Persil 1 untuk 79 unit di atas lahan 6,6 hektare dan Persil 2 untuk 30 unit di atas lahan 2,4 hektare. Setiap rumah direncanakan memiliki luas 390 meter persegi.
Dengan nilai investasi Rp2,819 triliun, proyek ini memiliki masa kerja sama 10 tahun, terdiri atas dua tahun konstruksi dan delapan tahun masa layanan. Pembangunannya ditargetkan selesai pada triwulan IV 2028.
Selain perumahan, lima perusahaan swasta akan mengembangkan usaha di sejumlah sektor untuk melengkapi kebutuhan kawasan IKN.
Di sektor pangan, PT Berdikari (Persero) merencanakan pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di WP 3. Proyek tersebut mencakup fasilitas parent stock layer farm dan hatchery di atas lahan 17,27 hektare, dengan estimasi investasi Rp177 miliar dan kapasitas sekitar 140 ribu ekor ayam.
Di KIPP 1B, PT Laziz Nusantara Grup akan membangun restoran Arab, gerai gelato, dan gedung serbaguna. Proyek seluas 0,54 hektare itu diperkirakan menelan investasi Rp10 miliar.
Sementara itu, PT FYP Karya Perdana menyiapkan Teras Padu di KIPP 1A. Kawasan seluas 0,45 hektare tersebut akan dikembangkan sebagai fasilitas olahraga dan komersial dengan estimasi investasi Rp20 miliar.
PT Java Teak Indo juga akan menghadirkan showroom mebel khas Jepara sekaligus kantor di KIPP 1A. Usaha yang menempati lahan 0,2 hektare itu memiliki estimasi nilai investasi Rp1,5 miliar.
Keterlibatan perusahaan mebel asal Jepara tersebut mendapat sambutan dari Bupati Jepara, Witiarso Utomo. Ia menilai investasi di IKN membuka peluang bagi pelaku usaha daerah, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengambil bagian dalam pembangunan Nusantara.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Jepara berterima kasih sekali kepada Kepala Otorita IKN, yang sudah memberikan kesempatan UMKM kami di Jepara untuk ikut berinvestasi di IKN. Kami dari Jepara walaupun kecil, tetapi diterima di IKN, ini suatu kebanggaan buat kami. Bahwa IKN ini tidak hanya untuk investasi besar, tetapi investasi kecil, untuk masyarakat kami diterima di IKN. Mudah-mudahan dari daerah lain juga ikut berpartisipasi untuk membangun IKN dengan kemampuan masing-masing daerah,” ujar Witiarso.
Investasi dengan nilai terbesar di antara lima proyek swasta tersebut berasal dari PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park. Perusahaan ini akan mengembangkan Grand Vista Nusantara di KIPP 1B dengan estimasi investasi Rp1 triliun.
Proyek di atas lahan 3,57 hektare itu direncanakan mencakup kawasan komersial, apartemen, dan perkantoran.
Direktur PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park, Yang Jinghui, mengapresiasi kesempatan yang diberikan untuk berinvestasi di IKN. Ia berharap perkembangan pembangunan Nusantara dapat menarik lebih banyak investor, termasuk dari China.
“Kami berterima kasih kepada Otorita IKN dan Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Kami harap pembangunan IKN berjalan semakin cepat, pesat, dan tepat waktu sehingga investor lain dari China akan semakin tertarik datang ke sini,” ujar Yang Jinghui.
Masuknya investasi di sektor perumahan, pangan, komersial, kuliner, dan fasilitas olahraga diharapkan memperluas aktivitas ekonomi di IKN. Selain menambah fasilitas bagi penghuni kawasan, proyek-proyek tersebut juga berpotensi membuka lapangan kerja dan memberi ruang bagi pelaku usaha dari berbagai daerah untuk terlibat dalam pembangunan. (zu)
