KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Upaya ini difokuskan pada wilayah hulu yang rawan terisolasi akibat curah hujan tinggi dan gangguan distribusi.
Sejumlah kecamatan seperti Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Kaman, hingga Tabang berpotensi mengalami hambatan pasokan akibat banjir dan akses transportasi yang kerap terputus. Kondisi geografis Kukar yang luas membuat mitigasi harus dilakukan sejak dini.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah tidak menunggu terjadinya krisis pasokan. Langkah-langkah mitigasi langsung diaktifkan melalui koordinasi lintas wilayah.
“Koordinasi sudah dilakukan sejak awal. Daerah rawan kita petakan, dan komunikasi dengan para camat diperkuat,” ujarnya saat diwawancarai belum lama ini.
Pemkab Kukar menerapkan sistem pelaporan harian dari seluruh kecamatan. Data terkait cuaca, debit air, hingga akses transportasi menjadi dasar untuk menentukan langkah cepat jika terjadi hambatan distribusi.
“Begitu ada indikasi kenaikan debit air, mitigasi langsung kita siapkan,” kata Aulia.
Upaya tersebut membuat distribusi bahan pokok tetap terjaga meski beberapa wilayah, seperti Tabang, Kembang Janggut, dan Dondang, sempat terdampak cuaca ekstrem. Tidak terjadi gejolak harga yang signifikan di tingkat masyarakat.
Selain mitigasi bencana, Pemkab Kukar mengaktifkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau harga komoditas strategis menjelang bulan puasa.
“Jika terjadi kenaikan harga, pemerintah menyiapkan operasi pasar dan subsidi angkutan,” jelas Aulia.
Dia menambahkan, fluktuasi harga sering dipicu gangguan pasokan dari luar daerah. Ketergantungan pada jalur distribusi eksternal membuat komoditas tertentu rentan naik ketika cuaca ekstrem terjadi.
Untuk jangka panjang, Pemkab Kukar menyiapkan strategi kemandirian pangan melalui program Operasi Merah Putih dengan pendekatan ekonomi progresif. Program tersebut diarahkan agar kebutuhan pokok utama dapat diproduksi di Kukar.
“Kami dorong agar kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi dari daerah sendiri,” kata Aulia. (fjr)
