BALIKPAPAN – Beredarnya video yang memperlihatkan dugaan tumpahan minyak di perairan laut Kota Balikpapan memicu kekhawatiran publik. Pencemaran tersebut dinilai berpotensi merusak ekosistem laut, mengancam kesehatan masyarakat pesisir, serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi nelayan dan warga yang menggantungkan hidup dari hasil laut.
Menanggapi situasi itu, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Balikpapan, Wisnu Nugroho, mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur.
“Kejadian ini bukan persoalan sepele. Tumpahan minyak merupakan bentuk pencemaran serius yang berdampak langsung pada lingkungan dan kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak boleh lamban atau hanya memberikan klarifikasi normatif tanpa tindakan nyata,” tegas Wisnu, Kamis (12/2).
HMI Cabang Balikpapan menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah:
Pertama, pemerintah daerah dan instansi terkait diminta segera melakukan investigasi cepat, terbuka, dan transparan untuk mengungkap sumber serta penyebab dugaan tumpahan minyak tersebut.
Kedua, dilakukan penanganan darurat dan pembersihan menyeluruh guna mencegah meluasnya kerusakan ekosistem laut dan wilayah pesisir.
Ketiga, penetapan sanksi tegas baik administratif maupun hukum kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Keempat, pemberian perlindungan serta kompensasi bagi masyarakat terdampak, khususnya nelayan dan warga pesisir.
Kelima, evaluasi serta pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas industri migas dan pelayaran agar peristiwa serupa tidak terus berulang.
Menurut Wisnu, peristiwa ini harus menjadi momentum pembenahan tata kelola lingkungan di Balikpapan. Ia menegaskan bahwa laut merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir.
“Laut adalah sumber kehidupan masyarakat. Jika dibiarkan tercemar, maka pemerintah sama saja mengabaikan keselamatan rakyatnya sendiri,” tambahnya.
HMI Cabang Balikpapan juga menegaskan akan terus mengawal isu tersebut melalui advokasi, pengawasan publik, serta langkah-langkah gerakan mahasiswa apabila tidak ada respons konkret dari pemerintah maupun pihak terkait. (zu)
