KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memilih menahan pelaksanaan sejumlah kegiatan yang melibatkan pihak ketiga hingga pertengahan tahun 2026. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kondisi keuangan daerah tetap aman dan tidak meninggalkan utang pada akhir tahun anggaran.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah kini menerapkan pola belanja yang lebih selektif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setiap program akan dijalankan setelah ketersediaan anggaran benar-benar dipastikan.
“Kami tidak ingin menyisakan utang di akhir tahun. Karena itu, uangnya harus tersedia terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan,” ujarnya, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Aulia, kebijakan tersebut juga bertujuan melindungi pelaku usaha dan kontraktor agar tidak menghadapi risiko kerugian akibat perubahan kondisi ekonomi yang terjadi selama pelaksanaan proyek.
Pemkab Kukar saat ini disebut masih mencermati perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat yang dinilai berpengaruh terhadap harga material konstruksi di lapangan.
“Kalau harga satuan yang digunakan tidak sesuai kondisi pasar, kasihan kontraktor karena bisa mengalami kerugian atau pekerjaan menjadi terkendala,” katanya.
Selain faktor harga material, pemerintah daerah juga mempertimbangkan kondisi penerimaan daerah yang belum sepenuhnya stabil. Hingga memasuki Juni 2026, dana transfer dari pemerintah pusat yang diterima Kukar baru mencapai sekitar 23 persen dari total yang diproyeksikan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah memilih bersikap hati-hati sebelum menjalankan proyek-proyek berskala besar.
“Kami ingin memastikan setiap kegiatan yang berjalan benar-benar memiliki dukungan anggaran yang cukup sehingga pelaksana di lapangan bisa bekerja dengan tenang,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga tengah berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat. Sejumlah sektor strategis seperti pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, hingga pajak air permukaan menjadi fokus optimalisasi penerimaan daerah.
Target PAD Kukar tahun 2026 ditetapkan sekitar Rp1,1 triliun. Namun berdasarkan proyeksi sementara, realisasi pendapatan diperkirakan berada di angka Rp800 miliar sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai penyesuaian.
Aulia menegaskan evaluasi besar akan dilakukan setelah semester pertama berakhir. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan strategi belanja dan penyesuaian program pembangunan pada APBD Perubahan 2026.
“Kami akan melakukan evaluasi semester pertama terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan belanja daerah dengan proyeksi pendapatan dan dana transfer yang tersedia,” pungkasnya. (fjr)
