KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan Festival Erau 2026 tetap akan digelar. Meski anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengalami penyesuaian.
Agar pesta adat terbesar di Kukar itu tetap berlangsung, Pemkab memilih memperkuat kolaborasi dengan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai pelaksana utama seluruh rangkaian adat.
Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah mengatakan, persiapan Erau terus berjalan melalui serangkaian rapat koordinasi. Kepastian pelaksanaan telah mendapat persetujuan Bupati Kukar serta restu dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
“Kami sudah beberapa kali rapat membahas soal Erau 2026. Atas persetujuan Pak Bupati, serta setelah saya meminta restu dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Erau tetap akan dilaksanakan dengan mengedepankan kolaborasi,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Tahapan persiapan kini mulai dilakukan dengan pembentukan tim pelaksana. Pada Juli mendatang, latihan tari massal juga akan dimulai sebagai bagian dari rangkaian persiapan karena membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Selain itu, Disdikbud terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat agar setiap agenda dapat berjalan sesuai jadwal. Heri menjelaskan, penyelenggaraan Erau tahun ini dilakukan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi nilai budaya dan adat yang menjadi ciri khas festival tersebut.
“Untuk proses pelaksanaan Erau, kita akan berupaya seefektif mungkin memaksimalkan anggaran yang tersedia,” katanya.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, seluruh anggaran penyelenggaraan Erau tahun ini disalurkan melalui skema hibah kepada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
Mekanisme tersebut diterapkan sebagai bentuk penyesuaian anggaran di lingkungan Disdikbud Kukar.
“Dengan mekanisme itu, Kesultanan akan menjadi pihak yang melaksanakan kegiatan, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya berperan melakukan koordinasi,” jelasnya.
Menurut Heri, pola kolaborasi ini juga memastikan seluruh prosesi adat dan ritual sakral tetap dilaksanakan oleh Kesultanan sebagai pemegang otoritas adat.
“Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan yang bersifat sakral akan sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak Kesultanan,” katanya. (fjr)
