BANDA ACEH – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp58,97 triliun untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh yang terdampak bencana alam pada akhir 2025. Dana tersebut akan digelontorkan secara bertahap selama periode 2026 hingga 2028 dan mencakup berbagai program pemulihan di 19 kabupaten/kota.
Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan anggaran tersebut akan dikawal oleh Satuan Tugas PRR Aceh agar seluruh program berjalan secara terintegrasi dan tepat sasaran.
“Seluruh pekerjaan akan berjalan secara paralel. Tidak ada kementerian atau lembaga yang saling menunggu. Satgas akan mengawal pelaksanaan seluruh program agar target dapat tercapai tepat waktu,” ujar Safrizal dalam konferensi pers di Gedung Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Banda Aceh.
Safrizal menjelaskan, pemerintah mengalokasikan Rp24,21 triliun pada 2026, Rp20,22 triliun pada 2027, dan Rp14,54 triliun pada 2028.
Menurutnya, program rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pemulihan pelayanan publik, aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, serta sektor sosial agar kehidupan warga dapat kembali normal.
Satgas PRR Aceh bertugas memastikan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian proyek, berjalan sinkron, efektif, dan sesuai jadwal.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum menjadi instansi dengan porsi pekerjaan terbesar. Sebanyak 556 kegiatan dengan nilai sekitar Rp12,5 triliun akan dilaksanakan, meliputi pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum (SPAM), jaringan irigasi, sekolah, masjid, hingga penanganan sungai yang terdampak bencana.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sekitar Rp1,8 triliun untuk pembangunan hunian tetap (huntap) komunal. Adapun pembangunan hunian tetap di atas lahan milik masyarakat dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan 210 kegiatan dengan anggaran sekitar Rp3,3 triliun. Sedangkan Kementerian Kesehatan akan melaksanakan 108 kegiatan senilai sekitar Rp347 miliar untuk memulihkan layanan kesehatan.
Safrizal mengungkapkan seluruh rencana rehabilitasi telah dituangkan dalam dokumen setebal 116 halaman yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah.
“Dokumen ini bukan pengumuman lelang, melainkan bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme pengadaan nantinya mengikuti ketentuan masing-masing kementerian dan lembaga,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan hunian tetap akan dilakukan melalui tiga skema, yakni pembangunan komunal oleh Kementerian PKP, pembangunan insitu oleh BNPB, serta pembangunan berbasis dukungan lembaga dan swadaya masyarakat.
Pemerintah menyebut sejumlah capaian pemulihan mulai terlihat. Ratusan rumah bantuan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Aceh Utara, telah rampung dibangun dan sebagian sudah ditempati warga. Pembangunan hunian komunal oleh Kementerian PKP juga ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada awal Agustus 2026.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait penyelesaian lahan di beberapa wilayah seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat terus melakukan koordinasi untuk mempercepat penyelesaiannya.
“Kami optimistis seluruh tantangan dapat diselesaikan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat sehingga target penyerapan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24 triliun dapat tercapai,” kata Safrizal.
Untuk menjaga akuntabilitas, Satgas PRR Aceh akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi secara berkala agar masyarakat dapat memantau progres pembangunan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, menegaskan keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga komunikasi publik yang terbuka.
Menurutnya, Kemkomdigi akan terus memperkuat sinergi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan media agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai setiap tahapan pemulihan.
“Media memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor serta keterbukaan informasi dapat mempercepat pemulihan Aceh dan mendorong masyarakat segera bangkit setelah terdampak bencana. (zu)
