SAMARINDA – Proses seleksi terbuka (selter) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Kaltim) tahun 2022 menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kaltim.
Menurut Ketua GMNI Kaltim Andi Muhammad Akbar, proses selter ini jangan sampai berbasis pada politik balas budi yang biasanya cenderung nepotisme.
“Jangan sampai proses seleksi terbuka hanya formalitas, tetapi orang yang akan mengisi jabatan tersebut sudah ada dari awal,” ucapnya.
Jika hal ini terjadi tentu akan berdampak pada kinerja kedepan. Seperti, tenaga yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahlian yang ada dan tidak mengetahui tupoksi kerjanya.
“Dampak penempatan yang tidak sesuai kompetensi bidang yang dibutuhkan akhirnya banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang berjalan tidak secara maksimal, bahkan mengalami stagnan,” sebut Akbar.
Dirinya menyebut proses pengisian JPT Pratama mesti dibuat secara transparan dan dapat diakses masyarakat secara langsung.
Setiap tahapan mesti dilaporkan dan dipublikasikan secara terbuka untuk masyarakat. Selain itu untuk beberapa tahapan mesti disiarkan secara langsung yang dapat dilihat langsung masyarakat.
“Hal ini agar masyarakat juga dapat menilai orang yang akan menduduki jabatan strategis nantinya,” katanya.
Menurut Akbar hal ini merupakan momen penting untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik. Yang selama ini cenderung merasa kecewa dengan kinerja para organisasi perangkat daerah.
Akbar berharap seleksi ini juga menghasilkan yang progresif, profesional, dan kompeten. Yang ketika terpilih nanti mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan program yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. (zu)
