SAMARINDA – Rancangan APBD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran (TA) 2026 resmi disahkan. Ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD Provinsi Kaltim dan Gubernur Kaltim terhadap Nota Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Prosesi penandatanganan persetujuan bersama tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud serta Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Karang Paci Samarinda, Ahad (30/11/2025) malam.
Selanjutnya, Ranperda APBD Kaltim TA 2026 akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian dievaluasi dan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri disampaikan kembali kepada kepala daerah, hingga proses penetapan menjadi peraturan daerah (perda).
Rudy menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada DPRD Kaltim melalui Badan Anggaran yang telah menyampaikan hasil kerjanya terhadap Rancangan APBD Kaltim TA 2026.
“Atas nama pemerintah provinsi, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pembahasan yang intensif dan konstruktif. Hasilnya, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui secara keseluruhan sebesar Rp15,15 triliun, angka ini mencerminkan optimisme kita terhadap potensi fiskal daerah,” urainya.
Diketahui, pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat sangat memengaruhi besaran APBD Provinsi Kaltim tahun anggaran 2026 yang nilainya menjadi Rp15,15 triliun. Jumlah tersebut turun signifikan dari APBD 2025 sebesar Rp21,74 triliun, atau turun sebesar Rp6,59 triliun
Rudy menegaskan meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2025, namun dengan anggaran sebesar Rp15,15 triliun komitmen dan optimisme untuk membangun Kaltim menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028 terus dilakukan.
“Mohon maaf ya anggarannya hari ini yang ada. Semua dipangkas untuk di Pemprov Kaltim. Semuanya dipangkas habis,” ujar Rudy.
“Yang jelas hari ini bahwa tambahan penghasilan pegawai atau TPP seluruh ASN (PNS dan PPPK) Pemprov Kaltim semuanya aman terkendali. Program Gratispol dan Jospol juga semuanya insyaallah berjalan sesuai dengan harapan. Bahwa ini bagian daripada ikhtiar kita untuk membangun Kalimantan Timur, komitmen kedepan siap untuk menyambut Ibu Kota Nusantara 2028 mendatang,” bebernya.
Selain itu, Gubernur Harum juga optimistis potensi dan peluang-peluang pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim akan terus digali untuk meningkatkan pendapatan daerah. “Untuk PAD insyaallah lebih kencang lagi ke depan,” pungkas Rudy. (xl)
