KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menilai Karang Taruna menjadi salah satu organisasi kepemudaan dengan struktur paling kuat. Karena mampu menjangkau hingga tingkat desa dan rukun tetangga (RT).
Hal itu disampaikan Aulia saat menghadiri Temu Karya Karang Taruna Provinsi Kaltim di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Selasa (12/5/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim dan jajaran pengurus Karang Taruna tingkat nasional hingga kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Aulia mengatakan kekuatan Karang Taruna terletak pada struktur organisasinya yang dinilai lengkap hingga lapisan masyarakat paling bawah.
“Menurut kami, hari ini hampir tidak ada organisasi binaan pemerintah yang memiliki struktur organisasi sekuat Karang Taruna, bahkan bisa menjangkau sampai tingkat RT,” tuturnya.
Aulia menilai jaringan organisasi yang luas tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dan generasi muda.
Menurutnya keberadaan Karang Taruna di tingkat desa juga membuat organisasi tersebut lebih dekat dengan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Selain itu, Aulia mengaku bangga karena Kukar dipercaya menjadi tuan rumah Temu Karya Karang Taruna tingkat Provinsi.
“Kami cukup bangga karena Kutai Kartanegara ditunjuk sebagai tuan rumah Temu Karya Provinsi,” katanya.
Penunjukan tersebut dinilai menunjukkan perhatian terhadap eksistensi Karang Taruna di Kaltim. Bupati Kukar juga menyinggung keberadaan tokoh asal Kaltim yang kini berada di jajaran pengurus nasional sebagai representasi daerah di tingkat pusat.
Menurutnya, hal itu harus menjadi motivasi bagi pengurus Karang Taruna di daerah untuk terus memperkuat organisasi dan meningkatkan kontribusi kepada masyarakat.
“Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menunjukkan bahwa Karang Taruna di Kalimantan Timur mampu menjadi yang terbaik di Indonesia,” ucap Aulia.
Temu Karya Karang Taruna Provinsi Kaltim sendiri menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus agenda pembentukan kepengurusan definitif tingkat provinsi. (fjr)
