SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim menekankan pentingnya dukungan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dukungan ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kaltim Untung Maryono saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Penguatan Data Statistik Sektoral Daerah Urusan Perhubungan dan Dukungan Pelaksanaan SPBE kepada Perangkat Daerah, di Hotel Mercure, Kamis (31/10/2024).
Kata dia, dalam upaya mewujudkan SPBE, kolaborasi dan sinergitas dari semua pihak menjadi sangat penting. Kolaborasi antara SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan e-government.
Dijelaskan, secara prinsip, Peraturan Presiden (Perpres) tentang SPBE mengatur keterpaduan tata kelola SPBE untuk mencapai pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, Perpres SDI mengatur tentang integrasi tata kelola data, bertujuan menghasilkan data berkualitas yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan nasional.
“Kolaborasi antara SPBE dan SDI adalah kunci sukses dalam penerapan e-government di Indonesia. Karena memiliki visi yang sama mengembangkan pemerintahan berbasis teknologi,” urai Untung.
Dia menekankan pentingnya dukungan terhadap pelaksanaan SPBE di SKPD juga sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Berbagai bentuk dukungan terstruktur dan berkelanjutan dapat diberikan untuk membantu SKPD dalam menjalankan SPBE secara optimal.
“Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan publik,” ungkapnya.
SDI sendiri, sambung Untung, merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan menciptakan integrasi dan interoperabilitas data di berbagai instansi pemerintah. Inisiatif ini penting dalam konteks SPBE, di mana SDI mendukung pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung kebijakan berbasis data.
“Dengan kerja sama yang solid antara SPBE dan SDI, pemerintah Indonesia berharap dapat mencapai pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (xl/advdiskominfokaltim)
