SAMARINDA – Universitas Mulawarman (Unmul) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, mengadakan audiensi membahas penguatan kerja sama jangka panjang antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi di kantor DPRD Kaltim, Rabu (30/04/2025).
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, mengatakan hal ini merupakan langkah strategis yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) pengembangan pendidikan tinggi dan pembangunan daerah.
“Sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Kaltim, Unmul memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Audiensi ini penting karena melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menjawab tantangan zaman,” ucapnya.
Audiensi tersebut juga membahas sejumlah program prioritas, termasuk visi pengembangan Unmul hingga tahun 2030–2045. Di antaranya adalah pembangunan gedung perkuliahan berstandar nasional, yang ditargetkan dalam lima tahun ke depan dapat menjadikan Unmul melampaui kampus-kampus lain di kawasan Indonesia Timur.
Selain itu Unmul juga mengusulkan revitalisasi laboratorium serta pembangunan rumah sakit pendidikan sebagai kebutuhan mendesak, khususnya karena Unmul memiliki program studi kedokteran.
Merespon hal tersebut pihak DPRD Kaltim akan berupaya mendukung secara penuh usulan-usulan tersebut.
“Miris jika sebuah perguruan tinggi dengan jurusan kedokteran masih harus menyewa rumah sakit. Pemerintah daerah diharapkan bisa mendukung percepatan pembangunan fasilitas ini,” ungkapnya.
Selain itu, pembangunan apartemen mahasiswa juga menjadi perhatian, demi menciptakan lingkungan tinggal yang layak dan menunjang proses belajar. Tak kalah penting, integrasi sistem digital kampus melalui dukungan anggaran pemerintah daerah juga menjadi bagian dari rencana besar Unmul ke depan.
Unmul juga menekankan peran strategisnya dalam mendukung transformasi Kaltim, terutama menghadapi tantangan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN). Ditekankan pentingnya proteksi dan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.
“Banyak orang dari luar daerah akan masuk ke Kaltim, dan jika bersaing secara normal, kita bisa kalah. Maka perlu ada privilese dan strategi distribusi tenaga kerja yang adil untuk masyarakat lokal,” pungkasnya.
Pertemuan ini diharapkan bisa menjadi ruang lahirnya ide-ide strategis, serta memperkaya wawasan dan literasi pemerintah daerah dalam membangun sinergi antara dunia pendidikan dan pembangunan daerah. (adv/zu)
