SAMARINDA – Aktivitas tambang ilegal menggunakan jalan umum untuk mengangkut batu bara masih marak terjadi di Kaltim, hal ini disoroti oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin.
Salehuddin menilai adanya kelemahan penegakan hukum terhadap aiktivitas tambang illegal. Menurutnya persoalan ini menciptakan pola yang sistematis, karena keterlibatan sejumlah unsur, seperti pemerintah desa hingga kecamatan yang membiarkan aktivitas tambang berlangsung.
“Ada entitas yang mengatasnamakan forum masyarakat, ormas, dan lainnya ikut bermain. Ini tidak bisa dibiarkan, aparat hukum harus bertindak tegas,” kata Salehuddin.
Sejumlah upaya untuk mencegah maraknya tambang illegal telah dilakukan pihak legislatif. Seperti, revisi Peraturan Daerah (Perda), terkait penggunaan jalan umum. Namun hingga kini tak kun jung disahkan kementerian terkait.
DPRD Kaltim juga melakukan inspeksi dan merekomendasikan penguatan tata Kelola pertambangan ke pemerintah pusat.
“Harapannya, ada komitmen nyata dari semua pihak, terutama apparat hukum untuk menghentikan aktivitas tambang illegal ini,” pungkasnya. (adv/zu)
