KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sidang paripurna pembahasan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2022, Senin (22/8/2022)
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, sementara dari pihak pemerintah diwakili oleh Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin.
Salah satu catatan terhadap kinerja Pemkab Kukar datang dari Fraksi gabungan Partai Persatuan Pembangunan (P3) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Juru Bicara Fraksi P3PKS Pujiono mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah tetap memperhatikan ketentuan mandatory di bidang pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen dan infrastruktur 25 persen.
“Serta tetap melakukan pengawasan internal dan peningkatan SDM aparatur pelaksana agar bisa menyesuaikan dengan keperluan pelaksanaan pembangunan,” sebutnya.
Pihaknya juga meminta Pemkab lebih memprioritaskan upaya pembangunan berkelanjutan terkait pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan baik aparatur sipil, Tenaga Harian Lepas (THL), masyarakat pekerja, petani, nelayan dan seluruh profesi yang dimungkinkan. Hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi pemuda dan adanya ruang kesempatan berusaha bagi UMKM di Kukar.
Terakhir, beberapa infrastruktur vital yang diperlukan masyarakat seperti penanganan jalan-jalan berlubang, jalan rusak yang berada di dalam Kota Teggarong, penghubung antarkecamatan dan desa di wilayah Kukar seperti akses jembatan Sebulu dan Muara Badak, Rumah Sakit Muara Badak, pembangunan infrastruktur pada kecamatan pemekaran seperti Kota Bangun Darat serta Samboja Barat.
“Semoga setiap rencana dan program pelayanan masyarakat dalam berkhitmat untuk umat berjalan dengan lancar,” tutupnya. (zu)
