JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam mendongkrak indeks literasi nasional dipertanyakan setelah Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terpaksa menghapus salah satu program fundamentalnya di masyarakat akibat pemotongan anggaran yang signifikan dalam APBN.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kepala Perpusnas RI, Aminudin Azis mengungkapkan bahwa penurunan alokasi dana secara drastis telah melumpuhkan sejumlah inisiatif penting di lapangan, khususnya penguatan gerakan literasi daerah.
Salah satu dampak yang paling dirasakan langsung oleh publik adalah ditiadakannya program pendistribusian buku ke wilayah akar rumput yang sebelumnya menjadi andalan lembaga tersebut.
”Betul, dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu. Misalnya bantuan buku, kami kan membuat inisiatif pembagian buku ke setiap desa, Taman Baca Masyarakat (TBM), lapas, hingga puskesmas. Di tahun 2024 dan 2025 lalu, satu lokus menerima 1.000 buku,” ungkap Amin di hadapan jajaran Komisi X DPR RI.
Ia menjelaskan bahwa meskipun inisiatif tersebut mendapat sambutan serta respons yang sangat positif dari berbagai daerah, keterbatasan dana dalam postur anggaran baru memaksa manajemen untuk menghentikannya sama sekali.
”Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya. Bantuan berupa DAK fisik untuk bangunan, renovasi TIK, hingga perlengkapan lainnya itu tidak bisa kita berikan walaupun daerah itu berteriak,” sambungnya dengan nada prihatin.
Amin memaparkan bahwa dengan pemangkasan dana yang masif ini, Perpusnas terpaksa menuntut penurunan target pencapaian kepada Bappenas karena tidak relevan lagi dengan target awal yang dipatok dalam RPJMN. Menurutnya, mustahil bagi lembaga untuk tetap dipaksa mengejar target tinggi indeks literasi jika dukungan finansial yang diberikan terus dikeruk. (zu)
