SAMARINDA – Alih fungsi lahan mengancan ketahanan pangan Samarinda. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda Hero Mardanus Satyawan saat mewakili Wali Kota membuka Sidang Komisi Irigasi Kota Samarinda yang digelar di Ballroom Hotel Puri Senyiur, Kamis (20/11/2025) siang.
Kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 peserta, terdiri atas pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta para petani dari berbagai wilayah Kota Samarinda.
Sekda Hero menyebut kegiatan bertajuk ‘Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Irigasi dan Ketahanan Pangan’ itu sangat relevan dengan kondisi Samarinda saat ini. Ia menegaskan bahwa isu tersebut menjadi tantangan besar yang harus ditangani bersama. Menurut dia, perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali kini memberi tekanan serius terhadap sistem irigasi di Samarinda.
“Irigasi memegang peranan vital dalam keberhasilan pertanian. Namun tantangan yang kita hadapi semakin kompleks, terutama dengan fenomena alih fungsi lahan yang cukup signifikan,” ungkap Hero, dikutip dari keterangan resmi.
Menurut dia, alih fungsi lahan yang terjadi seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi telah mengurangi daerah resapan air, menurunkan kapasitas jaringan irigasi, dan pada akhirnya menggerus produktivitas pertanian lokal.
“Kondisi ini bukan hanya persoalan tata ruang, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlanjutan sumber daya air dan ketahanan pangan Kota Samarinda,” ungkap Hero.
Dia juga menekankan bahwa Komisi Irigasi sebagai wadah koordinasi lintas sektor memiliki peran strategis dalam memastikan sistem irigasi, baik teknis maupun tersier tetap berfungsi optimal. Melalui sidang ini, Hero berharap muncul langkah-langkah konkret untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan memperkuat perencanaan pemanfaatan ruang.
“Ketahanan pangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan infrastruktur irigasi yang andal dan efisien. Ketika jaringan irigasi terganggu atau lahan produktif berubah menjadi permukiman maupun industri, maka produktivitas pertanian akan menurun,” tegasnya.
Pemerintah Kota Samarinda, lanjut Hero, telah menempatkan pengendalian alih fungsi lahan sebagai salah satu prioritas melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penguatan pengawasan perizinan, dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Dia pun berharap forum ini mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, seperti pemetaan daerah rawan alih fungsi lahan, penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi, pengembangan infrastruktur pendukung, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga jaringan irigasi.
“Semoga hasil sidang ini membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas irigasi dan ketahanan pangan di Kota Samarinda,” pungkasnya. (xl)
