KUKAR IDAMAN SEP 26

Kucurkan Rp450 miliar untuk RT, Bupati Kukar Ingatkan Potensi Penyelewengan

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat diwawancara beberapa waktu lalu. (Komparasinews/Habib Fajar)

KUTAI KARTANEGARA — Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mewanti-wanti seluruh pihak agar mengawal ketat pelaksanaan Program RT Ku Terbaik yang dijadwalkan mulai bulan depan. Program unggulan pemerintah daerah tersebut mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 juta untuk setiap rukun tetangga (RT), dengan total mencapai Rp450 miliar pada tahun ini.

“Bulan depan, insya Allah kita akan mulai kick off Program RT Ku Terbaik dengan alokasi Rp150 juta per RT. Ini program unggulan pemerintah daerah,” ujar Aulia di Tenggarong, Sabtu (2/5/2026).

Meski memiliki tujuan mendorong pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, dia mengingatkan program ini juga memiliki potensi risiko jika tidak diawasi dengan baik.

Baca Juga  Pastikan Keuangan Daerah Aman, Pemkab Kukar Masih Tahan Sejumlah Proyek Baru

“Program ini ibarat pisau bermata dua. Jika tidak diawasi dengan benar, justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah daerah,” katanya.

Aulia mengaku telah memetakan sejumlah potensi modus penyimpangan, termasuk praktik laporan fiktif yang berpeluang terjadi di lapangan.

“Kami sudah memahami berbagai modus penyimpangan yang berpotensi terjadi. Karena itu, saya berharap seluruh pihak bisa melakukan mitigasi, jangan sampai justru mengarahkan atau membiarkan praktik tidak benar,” tuturnya.

Menurut Aulia, keuntungan dari praktik penyimpangan tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, baik secara moral maupun hukum.

“Manfaat yang didapat dari penyimpangan tidak seberapa, tetapi beban moral dan dampaknya akan sangat besar. Integritas harus dijaga,” katanya.

Baca Juga  Pemkab Kukar Siapkan Tiga Skenario Tangani Jalan Longsor Muara Muntai

Aulia menjelaskan, Program RT Terbaik dirancang fleksibel agar mampu menjawab kebutuhan spesifik di setiap wilayah. Pasalnya, kondisi dan permasalahan antar-RT bisa berbeda, bahkan dalam satu desa sekalipun.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan tepat sasaran, Aulia meminta peran aktif lurah, perangkat desa, hingga pendamping dalam mengawal proses musyawarah di tingkat RT.

“Kami tidak ingin musyawarah RT berjalan tanpa pendampingan. Peran pemerintah di tingkat bawah sangat penting,” katanya.

Aulia menegaskan, pemerintah daerah juga akan turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan.

Baca Juga  Gudang Amunisi di Madiun Meledak, Gugurkan dan Lukai Prajurit TNI

“Kami akan turun langsung. Anggarannya besar, harus benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ucap Bupati Kukar itu. (fjr)