SAMARINDA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda didorong melihat usaha walet sebagai potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dorongan ini datang dari Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah.
Berdasarkan data, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut saat ini terdapat 48 yang tercatat sebagai pelaku wajib pajak (WP) berasal dari pemilik usaha rumah sarang walet. Tetapi jumlah itu bisa saja bertambah apabila dilihat lebih diteliti lagi.
“Karena kami melihat potensi besar yang bisa meningkatkan PAD dari sektor sarang burung walet ini. Sehingga kalau bisa digarap maksimal, kenapa tidak,” ungkap Laila.
Kata dia, selama ini sektor tersebut masih kurang menyetor PAD di Samarinda. Malahan realisasinya hanya 1 persen dari yang ditargetkan dalam APBD Murni sebesar Rp500 juta.
Karena itu Laila meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berusaha dengan menyurati Pemerintah Pusat. Supaya mendapatkan gambaran alur pembayaran pajak tanpa harus menyambangi masing-masing pengusaha walet.
“Karena pajak harus dibayar sebelum para pengusaha mendapatkan izin pengangkutan produk walet dari Balai Karantina Pertanian,” tuturnya.
Dijelaskan, hal ini juga sudah pernah dibahas instansi terkait. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Bapenda Samarinda. Namun begitu masih ada laporan yang tidak sinkron dari masing-masing instansi tersebut.
“Bapenda mengaku sudah menjalankan aturan. Selama dijalankan berarti ada WP. Pengusaha karena sudah bayar berarti legal. Sementara DPMPTSP menyatakan belum pernah terima izinnya. Inilah yang perlu menjadi catatan bagi Pemkot Samarinda untuk menyinkronkan data yang ada,” tegas Laila. (xl)
