BALIKPAPAN – GMNI Balikpapan melakukan mimbar bebas terkait penolakan kenaikan BBM dan pemberantasan mafia Migas di depan Kantor Walikota Balikpapan, Jumat (16/9/2022).
Ketua Cabang GMNI Balikpapan Yohanis mengungkapkan, aksi ini sebagai bentuk wadah pencerdasan dan penyadaran kepada masyarakat. Dalam rangka mengawal penolakan kenaikan BBM yang masih konsisten dikeluhkan oleh masyarakat.
Setelah pada gelombang aksi di Balikpapan yang sebelumnya tidak menemukan titik terang, terutama sikap dari Ketua DPRD dan Wali Kota Balikpapan.
Dia menilai selama dua pekan usai ditetapkan kenaikan BBM, hal ini sangat menindas dan memberatkan masyarakat. Karena dengan adanya kenaikan BBM ini membuat efek domino yang berimbas pada kenaikan kebutuhan pokok lainnya, seperti transportasi dan bahan pangan.
“Selain daripada itu banyak mafia migas yang tidak ditindak tegas,” ucapnya.
Koordinator Aksi Mimbar Bebas Taufik menambahkan, mereka menuntut Pemerintah Pusat berdaulat dalam mengambil sikap. Untuk membeli BBM dari negara produsen minyak termurah demi meringankan beban BUMN.
Juga, mendesak Presiden RI untuk tidak menaikkan harga BBM karena sangat menindas rakyat .
“Presiden harus memberantas pemburu rente BBM,” tegasnya.
Selain itu mengevaluasi BPH Migas karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM. Yang membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM.
“Kami juga Mendesak KPK untuk memeriksa BPH migas terkait adanya dengan penyelewengan distribusi BBM Bersubsidi yang tidak tepat sasaran, dan terkahir kami meminta komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal menindak tegas mafia migas di Kota Balikpapan,” pungkasnya. (zu)
